Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Ketahanan Ekosistem Digital bagi Generasi Muda

Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Ketahanan Ekosistem Digital bagi Generasi Muda

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai upaya menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda. Kebijakan tersebut tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga menekankan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, platform digital, dan industri kreatif.

 

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan keberhasilan implementasi PP TUNAS sangat bergantung pada keterlibatan aktif guru dan orang tua dalam mendampingi anak saat berinteraksi di ruang digital.

 

“Pelaksanaannya tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Guru merupakan pihak yang paling banyak berinteraksi dengan anak selain keluarga, sehingga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai penggunaan ruang digital yang aman,” ujar Meutya.

 

Menurut Meutya, pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan perlindungan anak, termasuk pembatasan akses terhadap platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah mengidentifikasi berbagai risiko yang mengancam tumbuh kembang anak, mulai dari kontak dengan orang asing, paparan konten yang tidak sesuai usia, eksploitasi komersial, penyalahgunaan data pribadi, kecanduan digital, gangguan kesehatan mental, hingga dampak terhadap kesehatan fisik.

 

“Kami memohon bantuan para guru untuk menyampaikan kepada orang tua dan mendampingi anak-anak mengenali berbagai risiko tersebut. Teknologi saja tidak pernah cukup menjadi solusi. Peran keluarga dan sekolah tetap menjadi yang utama,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah juga memperluas sosialisasi PP TUNAS melalui kolaborasi dengan industri kreatif. Ia menyebut, pendekatan kreatif menjadi cara efektif untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelindungan anak di ruang digital.

 

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Netflix atas penyelenggaraan World of Wonder. Kegiatan seperti ini sangat baik dan sejalan dengan semangat PP TUNAS, terutama dalam menghadirkan pengalaman digital yang aman bagi anak melalui penerapan pembatasan usia dan penyediaan konten yang sesuai,” ungkap Nezar usai menghadiri Netflix Family Festival 2026 di Jakarta.

 

Ia menilai implementasi PP TUNAS tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga melalui inovasi yang menghadirkan konten edukatif dan ramah anak. Dengan demikian, pelibatan keluarga, kreator, dan pelaku industri akan memperkuat budaya digital yang sehat.

 

“Kegiatan seperti ini bisa menjadi model sosialisasi PP TUNAS. Pesan tentang perlindungan anak tidak hanya disampaikan melalui regulasi, tetapi juga melalui pengalaman yang menyenangkan, melibatkan keluarga, kreator, dan industri secara bersamaan,” pungkasnya. (*)

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025