• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Kolaborasi Apkam Siapkan Pengamanan Maksimal ISF Jakarta

Kolaborasi Apkam Siapkan Pengamanan Maksimal ISF Jakarta

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 3 September 2024

Kolaborasi Apkam Siapkan Pengamanan Maksimal ISF Jakarta

Jakarta – Indonesia gelar International Sustainability Forum (ISF) 2024 berlokasi di berlokasi di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat pada 5-6 September 2024. Menjelang acara besar ISF 2024, kolaborasi antara Aparat Keamanan (Apkam) dan berbagai pihak terkait telah memulai persiapan intensif untuk memastikan pengamanan yang maksimal.

Dikarenakan adanya kunjungan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3-6 September 2024, maka Operasi Tribata Jaya akan berlangsung selama enam hari, mulai 2 hingga 7 September 2024. Dimana, selain mengamankan kunjungan Paus, operasi ini juga akan menjaga kelancaran International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC).

Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, menyatakan bahwa personel yang terlibat terdiri dari 1.077 personel Mabes Polri dan 3.443 personel Polda Metro Jaya.

“Setiap rangkaian kegiatan, baik pra, pada saatnya nanti, maupun pascakegiatan tersebut, Polri akan mengamankan kunjungan atau kedatangan tersebut,” kata Trunoyudo.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyoroti pentingnya peran BMKG dalam memberikan informasi cuaca yang akurat guna mendukung kelancaran acara international sustainability forum yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), prediksi cuaca yang positif diharapkan dapat mendukung kegiatan pelaksanaan dengan lancar dan aman.

“Berdasarkan data kami pada tanggal tersebut cuaca cerah sampai cerah berawan meskipun nantinya ada anomali yang dapat berubah,” kata Dwikorita dalam pertemuan rapat koordinasi ISF dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Sebagai upaya antisipasi agar acara berjalan lancar dan aman BMKG akan persiapkan Operasi Modifikasi Cuaca.

“Kami siap mendukung penuh, dan apabila ada kesempatan, kami mengundang pihak terkait untuk berkunjung ke markas BMKG, dimana kami akan menunjukan data data yang lengkap dan akurat”, tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ISF 2024 mencakup lima pilar utama yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan

“Lima pilar utama yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yakni transisi energi, industri hijau, keanekaragaman hayati dan konservasi alam, kehidupan berkelanjutan, dan ekonomi biru,” jelasnya.

Forum ini juga mencakup penggerak utama pembangunan berkelanjutan di bidang finansial & non-finansial yang mencakup Green Finance & Carbon Pricing, Teknologi, sumber daya manusia, serta kebijakan & kolaborasi internasional, yang diperkirakan menjadi konferensi sustainability terbesar di Indonesia dan dunia, akan menghadirkan pemangku kebijakan, ahli, serta investor dari seluruh dunia untuk membahas berbagai isu penting terkait keberlanjutan dan ekonomi hijau [-red]

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.