Oleh : Dodik Prasetyo (Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia)
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia merespon ancaman serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga Papuan. Polri menilai bahwa ultimatum yang disampaikan oleh Egianus merupakan provokasi jelang pemilu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menilai aksi kelompok bersenjata pimpinan Egianus bersifat provokasi jelang Pemilu. Polisi, menjamin keamanan di Nduga terjaga mendekati hari pelaksanaan pemilu nanti.
Dedi juga mengatakan bahwa pihaknya telah memasang status siaga 1 untuk mengantisipasi serangan kelompok bersenjata disana. Ia menjamin keberadaan aparat penegak hukum akan senantiasa membawa rasa aman bagi masyarakat Nduga dalam beraktifitas.
“Agar masyarakat tenang beraktifitas. Itu jaminan TNI Polri disana, posisi ini sudah kita antisipasi,” ujarnya.
Dedi menghimbau kepada mereka yang bersimpati kepada kelompok Egianus agar tidak melakukan perlawanan. Kalaupun terbukti melakukan pelanggaran, ia berharap mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kendati demikian, Dedi yakin dukungan dari masyarakat Nduga kepada Egianus hanya bagian dari propaganda. Sebaliknya, ia mengklaim pendekatan aparat mendapat apresiasi dari penduduk setempat.
“Itu bagian dari propaganda mereka dan itu sangat jauh dari fakta yang sesungguhnya,” ujar Dedi meyakinkan.
Egianus Kogoya merupakan salah satu tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang aktif bergerilya di kawasan Nduga, Papua. Belum lama ini, Egianus menyampaikan ultimatum melalui akun Facebook milik Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB – OPM)
Dalam ultimatum berisi 7 poin itu, Egianus menekankan bahwa kelompoknya akan terus mengobarkan api perang sampai Indonesia mengakui kemerdekaan Papua.
Salah satu ancaman yang disebar kelompok ini adalah meminta warrga sipil non – Papua pergi meninggalkan tanah Nduga jika tak ingin diserang. Saat ini, kepolisian beserta pemangku kebijakan lain fokus pada upaya pembinaan masyarakat di bidang sosial dan pendidikan melalui Binmas Noken.
Mereka melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat Papua untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat setempat.
“Dengan Binmas Noken kami melakukan pelatihan untuk pertanian, peternakan, serta guru bantu” ucap Dedi.
Selain itu Mabes Polri juga memperpanjang masa tugas Satgas Papua hingga pemilu 2019 usai. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meminimalisir dan mitigasi ancaman dari serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
“Diperpanjang sampai pemilu selesai, jangan sampai ada lagi kejadian yang mengakibatkan gugurnya anggota Polri,” Ujar Dedi
Ia melanjutkan, Satgas Papua sudah melakukan penegakkan hukum untuk menghadapi ancaman – ancaman kelompok bersenjatan seperti menangkap melalui pelaku hingga penyitaan amunisi senjata.
Masih dalam ultimatumnya, Egianus juga mengatakan bahwa manusia rambut lurus, warna kulit putih adalah musuh utama. Ancaman itu disampaikan karena dia menilai banyak anggota TNI / Polri pria / wanita yang selama ini menyamar sebagai ibu gurum suster dan tukang bangunan bahkan sopir taksi.
Komandan, Distrik Militer (Dandim) 1702 / jayawijaya, Letnan Kolonel Infanteri Candra Dianto menduga beberapa warga kabupaten Nduga Provinsi Papua yang masih berada di hutan bergabung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata.
Seperti diketahui, pascabaku tembak TNI dengan KKB yang meletus hebat Desember 2018, sejumlah warga berlarian ke hutan dan bukit, menghindari kontak senjata.
Candra menilai sejumlah orang yang belum kembali ke perkampungan telah memiliki pemikiran berseberangan dengan NKRI.
“Kalau mereka tidak mau kembali, itu mereka yang punya pemikiran berseberangan dengan negara ini,” Ujar Candra.
Candra mengatakan situasi Nduga sudah kondusif. Kata dia, 99 persen warga Distrik Mbua dan Yigi yang lari ke hutan belantara sudah kembali ke perkampungan untuk beraktifitas seperti biasa.
Candra mengatakan hingga saat ini belum ada hal – hal menonjol seperti baku tembak antara KKB dan aparat, dan TNI/Polri sendang melakukan pendekatan – pendekatan dengan masyarakat untuk menghilangkan trauma pascabaku tembak beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Pembangunan jembatan sudah berjalan hampir 2 minggu. Jenderal Bina Marga Sugiyarto dalam Jumpa pers di kantornya mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kontraktor PT Istaka Karya tetap melanjutkan pekerjaan bagian proyek Trans Papua ini.
Sementara, urusan keamanan diserahkan kepada aparat TNI dan menjadi tanggung jawab Panglima TNI.
“Kontrak tetap berjalan, hanya tertunda penyelesaiannya. Penyedia jasa yang bersangkutan masih tetap menghendaki untuk menyelesaikan,” ujarnya.
Dengan berlanjutnya pekerjaan tersebut, Sugiyartanto memperkirakan proyek pembangunan jembatan akan rampung dalam 6 bulan ke depan.
Kementrian PUPR menargetkan untuk membangun 35 jembatan di jalur Trans Papua.
Hal itu dilakukan untuk meningkatkan konektifitas sehingga bisa memperlancar arus logistik di daerah tersebut. Sebanyak 11 jembatan dikerjakan Istaka Karya dan 25 jembatan sisanya dikerjakan PT Brantas Abipraya.
Teror yang telah dilakukan oleh KKB tersebut menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh pemerintah.
Masalah peredaran senjata ilegal yang digunakan oknum tidak bertanggungjawab itu, tentu menjadi PR bagi intelijan Indonesia. hal ini tentu harus diusut darimana asal usulnya. Penyelundupan senjata sangat mudah.
Gampang didapatkan senjata standar militer di mana – mana.
Aksi teror oleh KKB tentu mesti diselesaikan secara terpadu, masalah yang paling mendasar yang ada ialah Keadilan Sosial. Hal itu tentu harus dibangung terutama dari segi Indeks pembangunan manusia.
