Ketua Adat Anim HA Dukung Pemekaran Wilayah
Oleh : Saby Kossay
Pemekaran wilayah Papua didukung oleh berbagai pihak, termasuk ketua adat Anim Ha. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut akan memeratakan pembangunan hingga pembangunan sumber daya manusia Papua.
Beberapa waktu lalu perwakilan masyarakat Papua datang ke Jakarta untuk meminta pemekaran wilayah. Penyebabnya karena di Papua pulaunya luas sekali dan jika hanya ada 2 provinsi, akan ada halangan pembangunan berupa geografis.
Pemerintah akhirnya mengabulkan permintaan mereka dan menambah 3 provinsi baru Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.
Ketua Adat Anim Ha Kabupaten Merauke, Mappi, dan Asmat, Boven Digoel, Paskalis Imadawa menyatakan dukungannya terhadap daerah otonomi baru Papua.
Menurutnya, DOB dapat membawa keadilan dalam pemerataan pembangunan, baik dalam infrastruktur, sarana-prasarana, sampai pembangunan sumber daya manusia.
Paskalis menambahkan, di Papua bagian Selatan perkembangannya amat jauh jika dibandingkan dengan Jayapura dan Pegunungan. Nantinya jika ada provinsi Papua Selatan maka hanya ada 4 kabupaten sehingga pembangunannya akan lebih mudah. Dalam artian, jika ada provinsi baru maka akan mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih maju.
Papua memang amat luas, terbentang lebih dari 300.000 KM2. Jika hanya ada 2 provinsi maka pembangunannya kurang merata, terutama yang ada di pelosok. Namun jika dibagi jadi 5 provinsi maka akan ada pemerataan pembangunan. Penyebabnya karena dana APBN yang diberi lebih banyak, maka uang itu dirupakan jalan raya dan berbagai infrastruktur lain untuk rakyat Papua.
Pemerataan pembangunan adalah manifestasi dari Pancasila karena harus ada keadilan di seluruh Indonesia, termasuk Papua. Jangan sampai di Jayapura sudah maju tetapi di kabupaten lain malah terbengkalai. Jika ada provinsi baru maka gubernurnya akan cepat tanggap untuk membangun dan jarak dari ibu kota provinsi lebih dekat ke daerah, sehingga tidak ada lagi alasan geografis dalam pembangunan Papua.
Pembangunan memang harus dipercepat agar rakyat Papua tidak ketinggalan. Provinsi Papua (dulu bernama Irian Jaya) memang baru saja bergabung jadi wilayah Indonesia pada tahun 60-an, lebih lambat 15 tahun lebih daripada wilayah lain. Oleh karena itu pembangunan harus digenjot agar ada pemerataan pembangunan, dari Sabang sampai Merauke.
Pembangunan di Papua tak hanya infrastrukturnya tetapi juga sumber daya manusia (SDM). Selama ini pembangunan SDM dilakukan melalui pemberian beasiswa otonomi khusus (Otsus). Jadi, anak-anak Papua bisa sekolah sampai SMA, bahkan perguruan tinggi. Jika ada provinsi baru maka dana Otsus akan diberikan secara adil ke 5 provinsi di Bumi Cendrawasih.
Pemberian dana Otsus memang harus diberikan agar rakyat Papua bisa sekolah tanpa memikirkan biaya. Pendidikan menjadi jalan agar terus maju dan menghapus citra buruk bahwa orang Papua tidak semaju di Jawa. Buktinya alumni beasiswa Otsus, Gracia Billy Mambrasar, bisa menjadi Staf Khusus Presiden Jokowi di usia muda.
Ketua Adat Anim Ha menolak keras jika ada oknum yang menolak pemekaran wilayah. Ia percaya bahwa penambahan daerah otonomi baru akan menjadikan rakyat di Bumi Cendrawasih lebih maju. Pembangunan tidak hanya di Jayapura dan sekitarnya tetapi juga sampai ke pelosok Papua seperti Ilaga, Yahukimo, dan lain sebagainya/
Pemekaran wilayah Papua didukung penuh oleh ketua adat. Dukungan ini menunjukkan bahwa orang asli Papua amat cinta Indonesia dan menyetujui penambahan provinsi di wilayahnya. Mereka percaya bahwa pemekaran wilayah akan membawa kemajuan bagi seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
