• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Ketahanan Keuangan Diuji, PLN Mampu Kelola Utang Secara Pruden Dikala Pandemi

Ketahanan Keuangan Diuji, PLN Mampu Kelola Utang Secara Pruden Dikala Pandemi

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 30 May 2021

Di tengah pandemi Covid-19 yang juga berdampak ke perekonomian nasional, PLN berhasil meningkatkan kinerja keuangan sepanjang tahun 2020. Dalam Laporan Keuangan yang dirilis awal pekan ini, PLN membukukan laba bersih sebesar Rp5,99 triliun pada tahun 2020, atau naik Rp 1,6 triliun dari laba bersih tahun 2019 sekitar Rp4,3 triliun.

Tak hanya itu, meskipun tetap dapat lakukan investasi yang penting, PLN juga berhasil menurunkan jumlah interest bearing debt (rasio utang kena bunga) menjadi sebesar Rp452,4 triliun, turun dibandingkan tahun 2019. Pencapaian ini ditopang aksi korporasi PLN berupa pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo sekitar Rp30 triliun segera setelah diperoleh kompensasi.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly menjelaskan, pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo tersebut dilakukan seiring dengan telah diterimanya piutang kompensasi dari Pemerintah untuk tahun 2018 dan 2019 dengan total sebesar Rp45,4 triliun, serta penerbitan Global Medium Term Notes (GMTN) sebesar USD1,5 miliar pada bulan Juni 2020, dengan tingkat bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang dibanding pinjaman sebelumnya.

Penerbitan GMTN tahun 2020 meraup sukses besar dengan tingkat bunga jauh lebih murah dan kompresi harga dari indikatif awal sekitar 0.7% dan memperoleh penawaran oversub dari para investor global.

“Ini merupakan rangkaian upaya liability management untuk menurunkan beban cashflow pinjaman dalam jangka panjang, serta upaya perbaikan cashflow terutama 5 tahun ke depan, penurunan beban bunga pinjaman, dan untuk mengendalikan Biaya Pokok Penyediaan Listrik dan subsidi seiring dengan turunnya beban bunga pinjaman,” tutur Sinthya.

Selain itu, langkah ini juga dilakukan untuk menurunkan kewajiban pinjaman melalui pelunasan atas pinjaman-pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, sehingga beban keuangan perseroan menjadi lebih efisien. Dengan pelunasan pinjaman di luar jadwal pembayaran sekitar Rp30 triliun tersebut, juga akan memperbaiki Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi PLN.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, maka rasio leverage perseroan menjadi lebih baik dibanding tahun lalu. Tak hanya itu, kemampuan arus kas operasi untuk memenuhi kewajiban pinjaman baik pokok dan bunga pinjaman juga naik secara signifikan di tahun 2020.

PLN secara berkelanjutan juga senantiasa melakukan perbaikan dan pembenahan internal dengan potensi efisiensi dengan strategi oportunistik yaitu perolehan pinjaman baru dengan tingkat biaya pinjaman yang jauh lebih murah dan tenor lebih panjang dengan memanfaatkan kondisi pasar lokal dan global secara berkelanjutan.

“Di masa pandemi dan krisis global saat ini, kami memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan berbagai efisiensi biaya, perbaikan proses bisnis, dibarengi upaya untuk melakukan berbagai langkah untuk mencari dana murah serta menurunkan cost of fund,” tambah Sinthya.

Disamping melakukan voluntary prepayment, sepanjang tahun 2020 PLN juga melakukan diversifikasi pinjaman untuk mendapatkan cost of fund yang paling optimal, serta melakukan pengelolaan risiko keuangan melalui aktifitas lindung nilai (hedging) sesuai panduan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Di sisi pengelolaan keuangan, pada tahun 2020, melalui Program Transformasi, PLN juga membangun “Cash War Room” yang dikelola secara prudent dan dimonitor on daily basis, berfokus pada pengendalian likuiditas melalui berbagai inisiatif yang dijalankan di perusahaan.

“Kesuksesan ini kami tindak lanjuti dengan pengembangan Cash War Room 2.0. Implementasi Cash War Room 2.0 ini merupakan salah satu komitmen tinggi bagi manajemen PLN untuk melakukan transformasi, agar PLN lebih agile, adaptif, antisipatif, inovatif dan kolaboratif dalam rangka menjadikan PLN sebagai Perusahaan yang siap bertransformasi menjadi Perusahaan yang menang dalam persaingan dan sustainable dalam bisnis dan finansialnya,” pungkas Sinthya.

 

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

September 8, 2026

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

September 8, 2026

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan dan Informasi Akurat Hadapi Risiko Bencana Oleh: Camelia Kencana Risiko bencana merupakan…

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Hadapi Ancaman Bencana Tanpa Panik, Pemerintah Pastikan Respons Cepat Terus Berjalan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan…

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Pemerintah Pantau Erupsi Anak Krakatau, Keselamatan Masyarakat Jadi Prioritas Pemerintah memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat…

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By Kata IndonesiaSeptember 8, 20260

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.