Ketahanan Energi Papua Perkuat Keadilan Pembangunan dan Kemandirian Nasional
Papua – Pemerintah terus mempercepat agenda ketahanan energi di Papua sebagai bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Ketahanan energi di Papua diposisikan sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat layanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.
Papua dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan kebijakan energi yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah memastikan bahwa penyediaan energi tidak hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan, tetapi menjangkau seluruh wilayah hingga daerah terpencil. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air.
Salah satu langkah strategis yang terus diperkuat adalah pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis potensi lokal Papua. Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai wilayah yang memiliki peluang besar dalam pengembangan energi nabati melalui komoditas pertanian seperti kelapa sawit, singkong, dan tebu. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka ruang penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Dari sisi perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melihat Papua sebagai bagian penting dari agenda bioenergi nasional. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa Papua diproyeksikan memiliki kontribusi strategis ke depan. “Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol,” ujar Eniya.
Ia menegaskan bahwa pengembangan yang dilakukan secara bertahap merupakan fondasi awal menuju sistem energi terbarukan yang berkelanjutan dan selaras dengan kondisi lingkungan setempat.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan penguatan energi konvensional tetap berjalan optimal. Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur energi di Papua. “Peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur menjadi langkah antisipatif untuk menjaga keandalan pasokan, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi dan kondisi cuaca,” kata Erika.
Komitmen pemerintah tersebut didukung oleh peran aktif BUMN energi. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi. “Pengelolaan stok BBM dan avtur dilakukan secara terukur dan berlapis agar ketersediaan energi di Papua tetap aman dan terjaga,” ujarnya.
Melalui sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, regulator, dan BUMN, ketahanan energi Papua terus dipercepat. Upaya ini menegaskan bahwa ketahanan energi bukan sekadar soal pasokan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam membangun Papua sebagai bagian integral dari kemandirian energi dan masa depan Indonesia yang berdaulat.
