• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Kesuksesan Program AMN Membutuhkan Dukungan Penuh Masyarakat

Kesuksesan Program AMN Membutuhkan Dukungan Penuh Masyarakat

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 24 August 2024

Kesuksesan Program AMN Membutuhkan Dukungan Penuh Masyarakat

Oleh: Januar Dominicus

Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) menjadi salah satu program strategis unggulan pemerintah melalui inisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam rangka mencetak generasi unggul berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan penuh masyarakat agar program tersebut dapat berjalan sukses sesuai dengan yang diharapkan.

Tentunya bukan tanpa alasan mengapa masyarakat tidak henti-hentinya terus memberikan dukungan penuh mereka terhadap keberadaan program strategis unggulan AMN. Pasalnya, di sana merupakan tempat untuk mendidik para generasi muda penerus bangsa agar mereka bisa bersiap menjadi calon pemimpin negeri dengan kualitas daya saing yang tinggi beserta wawasan kebangsaan yang baik.

Oleh karena itu, lantaran banyak sekali manfaat keberadaan AMN bagi masyarakat, khususnya kaum muda, bukan hanya sekedar menjadi gedung bangunan fisik sebagai tempat tinggal semata, namun juga tempat untuk menempa dan mendidik karakter Pancasila mereka, maka dukungan terus mengalir supaya pemerintah melalui inisiasi BIN terus melanjutkan pengadaan program strategis unggulan ini.

Di dalam gedung tersebut, terdapat banyak sekali fasilitas yang sangat lengkap, memadai dan juga modern untuk menunjang para pelajar perguruan tinggi tinggal bersama meski saling berbeda latar belakang satu sama lain.

Apresiasi dan dukungan terus berdatangan, utamanya dari para mahasiswa sendiri yang menilai bahwa program strategis unggulan pemerintah ini merupakan simbol pemersatu para generasi muda penerus bangsa.

Melalui AMN, maka para generasi muda itu mampu saling menjalin komunikasi antar satu dengan yang lainnya dan menjadi arena pemersatu mereka meski dari berbeda latar belakang. Dengan demikian, maka pemuda itu bisa saling belajar sekaligus bertumbuh dan berkembang bersama-sama.

Besar sekali dukungan dan harapan dari masyarakat supaya pemerintah melalui lembaga pimpinan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan mampu terus melanjutkan keberadaan AMN.

Awal mula berdirinya AMN, yakni bermula dari respon positif dengan langkah konkret Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah mendengarkan aspirasi dari 50 tokoh Papua pada suatu pertemuan di Istana Negara. Pada waktu itu, para tokoh asal wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih tersebut menyampaikan aspirasi mereka kepada Kepala Negara dengan mendukung penuh gagasan dan terwujudnya Asrama Mahasiswa Nusantara, bahkan sangat ingin supaya terjadi keberlanjutan akan program strategis unggulan itu karena berperan sebagai kawah candradimuka bagi seluruh generasi muda bangsa yang sifatnya multikultur seperti Indonesia.

Penjabat (Pj) Bupati Minahasa, Jemmy Stani Kumendong mengungkapkan dukungan penuhnya terhadap pembangunan AMN karena dapat memberikan banyak sekali manfaat, khususnya bagi para mahasiswa untuk terus menempuh pendidikan tinggi dengan kualitas yang baik.

Sebuah pendidikan tinggi yang berkualitas itu bercirikan, apabila mereka dapat terus meningkatkan daya saing anak bangsa seperti sumber daya manusia (SDM), kemudian juga menjamin mutu.

Rektor Telkom University, Prof. Adiwijaya menjelaskan bahwa adanya bonus demografi jelas memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai visi besar Indonesia, yakni menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang.

Pada tahun tersebut bahkan diperkirakan sebanyak 70 persen dari populasi manusia di Tanah Air akan berada pada usia yang produktif, yang mana secara signifikan akan mampu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara baik apabila mendapatkan pengelolaan yang baik pula.

Untuk menjawab seluruh tantangan akan kualitas pendidikan dan juga produktivitas, maka pemerintah melalui inisiasi BIN kemudian meluncurkan program strategis unggulan, yakni AMN sehingga menjadikan Indonesia mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal dari keunggulan berupa nonus demografis tersebut.

Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Dewan Pengawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo juga menilai bahwa pembangunan gedung tersebut sudah sangat ideal di Indonesia.

Pasalnya, keberadaan gedung AMN sendiri tidak hanya berisi oleh mahasiswa dari beberapa kalangan tertentu dari daerah tertentu saja, justru di sana terdapat seluruh pelajar perguruan tinggi dari saling berbeda latar belakang masing-masing.

Semua anak muda itu berkumpul dan tinggal dalam atap yang sama dalam AMN untuk mengimplementasikan asas Bhinneka Tunggal Ika dan saling belajar beretorika bersama, membangun argumentasi dan berorganisasi hingga mengungkapkan opini publik. Sehingga tentunya gedung tersebut bukan hanya menjadi tempat beristirahat semata, namun menjalankan berbagai macam kegiatan untuk semakin memperkaya generasi muda.

Terlebih, melalui gedung itu, pemerintah sangat ingin membangun negeri yang majemuk seperti Indonesia ini dengan cara terus menguatkan kolaborasi antar pihak melalui pendidikan yang bercirikan inklusivitas, yang mana nyatanya memang hal itu sangat bangsa ini butuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) muda yang berkarakter.

Berbagai macam elemen masyarakat terus memberikan dukungan penuh mereka dan juga apresiasi sangat tinggi atas keberlangsungan program strategis unggulan pemerintah yakni AMN karena banyak sekali manfaat yang mampu diterima oleh anak muda bangsa termasuk bagi Tanah Air sendiri demi menyukseskan visi Indonesia Emas 2045.

*) Penulis adalah kontributor Digital Literasi

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.