Kerja Nyata BIN Kembangkan Olahraga Nasional di Era Digital

Kerja Nyata BIN Kembangkan Olahraga Nasional di Era Digital

Badan Intelijen Negara (BIN) terus meningkatkan kerja nyatanya dalam mengembangkan olehraga nasional di era serba digital seperti sekarang ini. Pembentukan PORBIN yang di dalamnya meliputi cabor esports hingga pelantikan PBESI yang diketuai oleh Budi Gunawan menjadi langkah awal untuk mengantarkan esports Tanah Air terus berkancah di ranah dunia.

Saat ini Indonesia sudah resmi memiliki asosiasi yang menjadi wadah khusus untuk cabang olahraga esports, yakni Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) yang tentunya mampu terus meningkatkan prestasi para atlet dalam olahraga elektronik tersebut hingga di kancah internasional.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum PBESI, Jend Pol (Purn) Budi Gunawan pun langsung memiliki banyak langkah strategis untuk terus membangun olahraga esports ke arah yang lebih baik.

Dirinya bahkan langsung membuat segenap regulasi untuk mengatur Esports agar ke depan bisa jauh lebih jelas dan terarah, sehingga mampu pula mencatatkan banyak prestasi.

Budi Gunawan menyatakan bahwa PBESI harus mampu mengahdapi segala tantangan untuk terus mengembangkan esports Indonesia.

“PB Esports harus mampu menghadapi tantangan dan kendala, dan kita punya PR yang harus diselesaikan, salah satunya pembangunan Esports training center yang berstandar internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketum PBESI tersebut menerangkan bahwa ternyata esports memiliki segudang manfaat, sehingga tidak bisa jika dianggap sebagai sebuah permainan belaka.

“Selain aspek permainan, e-sports bermanfaat untuk mengasah kemampuan anak muda dalam berpikir strategis, cerdas dan kreatif, analisis dalam menyusun strategi, motivasi dan kerja sama tim, serta kelincahan dan ketahanan fisik,” jelasnya.

Pengarahan dan pembinaan generasi muda penggemar esports di Indonesia menjadi hal yang sangat tepat menurut Budi Gunawan jika ingin menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di era serba digital seperti sekarang ini.

“Dapat kita bayangkan, para anak muda Indonesia yang menggemari e-sports jika diarahkan dan dibina dengan tepat dapat menjadi SDM unggul di berbagai bidang. Seperti militer, dokter, ahli IT, pengusaha, rekayasa genetik, dan lain-lain. Ini akan membawa Indonesia menjadi negara maju, kuat, dan disegani,” ucapnya.

Adanya kepengurusan PBESI, baginya menjadi sebuah momentum terbaik untuk terus mengawal perkembangan dunia esports menjadi semakin baik dengan dampaknya pula pada perkembangan berbagai sektor strategis lainnya.

“Pelantikan Pengurus PB E-Sports merupakan momentum untuk membawa perkembangan yang semakin positif di Indonesia. Dan dihadapkan memiliki dampak besar bagi kemajuan bangsa di berbagi sektor strategis. Seperti pertahanan keamanan, teknologi, ekonomi kreatif, digital, dan pariwisata,” ucap Kepala BIN tersebut.
Secara khusus, Badan Intelijen Negara (BIN) sendiri juga telah meluncurkan Persatuan Olahraga BIN (PORBIN) yang di dalamnya terdapat 8 cabang olahraga, salah satunya adalah esports.

Terkait hal tersebut, Budi Gunawan mengaku bahwa tujuan pembentukan PORBIN memang untuk peningkatan prestasi para atlet nasional.

“Untuk dapat terus meningkatkan prestasinya di tingkat nasional, sebagai salah satu bentuk kontribusi atlet kami membentuk Persatuan Olahraga BIN, yang terdiri dalam 8 cabang olahraga,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf RI) yang juga telah dilantik sebagai Dewan Pembina PBESI, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa memang regulasi hingga pelaksanaan liga harus tertata dengan jelas.

Hal tersebut baginya akan berkorelasi dengan kemampuan para atlet esports untuk terus mencetak prestasi.

“Ini yang harus ditata dari segi regulasi sampai pelaksanaan liga, dan tentunya bagaimana meningkatkan prestasi dari atlet esports Indonesia,” kata Sandiaga.

****

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025