Pemko Sawahlunto terapkan inovasi pembayaran tiket masuk ke objek wisata di Kota Sawahlunto dengan sistim pembayaran non tunai, setelah adanya kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan pihak Bank Nagari melalui cabangnya di kota wisata tambang tersebut.
Dikutip dari Humas Pemko Sawahlunto, inovasi yang dibangun merupakan sebagai bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran tiket masuk keberbagai objek wisata yang dikelola pemerintah setempat secara non tunai menggunakan platform Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan memanfaat mesin Point Of Sales.
Dengan sistim ini dapat mencegah terjadinya penyelewengan atau prilaku koruptif yang dapat merugikan keuangan daerah. Mempertimbangkan hal itu, sistim pembayaran non tunai tersebut akan diujicobakan di tiga objek destinasi wisata seperti Taman Satwa Kandi, Camping Ground Kandi, dan objek wisata Cemara Lubang Panjang.
Untuk mendukung hal itu, Dalam pekan ini para petugas pelayanan objek wisata ini rencananya akan diberikan sosialisasi tentang penerapan mesin Point Of Sales tersebut. Diharapkan, dengan memanfaatkan teknologi digital itu semua transaksi pembayaran tiket dapat terpantau secara real time sedangkan hasil transaksinya langsung masuk ke rekening daerah.
Untuk mendukung operasional jelang pemberlakukan transaksi, Kepala Cabang Nagari Sawahlunto Rusdi, telah menyerahkan 3 unit mesin point of sales kepada Walikota Sawahlunto Deri Asta, beberapa hari lalu ( 24/8).
Walikota Deri Asta, dirilis Humas menyebutkan, Pemko Sawahlunto memulai memberlakukan pembayaran non tunai pertamakali untuk tiga objek wisata yang dikelola pemerintah, kedepannya juga direncanakan untuk transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBab) serta berlanjut keberagai bidang lain yang menjadi kewenangan daerah.
Deri Asta berpendapat, dengan memanfaatkan teknologi ini banyak keuntungan yang diperoleh seperti efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan dalam proses pembayaran, kemudian memberi rasa aman dan nyaman kepada setiap pengunjung, sebab kontribusi jasa dari pengunjung objek wisata dapat dimonitoring dengan mudah melalui sistem ini karena datanya langsung masuk dalam server kemudian ditampilkan di dashboard yang bisa dipantau secara realtime.
“Dengan sistim ini penyelewengan atau kebocoran uang dari pembayaran tiket yang diperoleh dapat diminimalisir. Progres ini merupakan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang minta semua Pemerintah Daerah dapat menerapkan pola ini untuk mencegah terjadinya kebocoran keuangan daerah baik kabupaten maupun kota.” Ungkap Deri Asta.
