Kelompok Separatis dan Teroris Musuh Bersama Masyarakat Papua

Kelompok Separatis dan Teroris Musuh Bersama Masyarakat Papua

Oleh : Veronica Lokbere

Apa yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua tidak mencerminkan nilai perjuangan untuk rakyat Papua. Alih-alih berjuang, mereka justru kerap melakukan aksi kejahatan yang menimbulkan korban jiwa dimana korban jiwa tersebut justru sebagian besar adalah orang asli Papua (OAP) itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa KST merupakan musuh bersama masyarakat Papua.

Pernyataan bahwa KST merupakan musuh bersama masyarakat Papua juga diperkuat oleh pernyataan dari Paulinus Ohee selaku Koordinator Cendekiawan Muda Papua. Dirinya menilai bahwa perbuatan yang dilakukan KST tidak manusiawi dan sangat keji.

Paulinus menilai, bahwa perjuangan mereka ini adalah perjuangan kelompok yang tentu saja merugikan Indonesia. Sebagai anak bangsa, masyarakat papua tentu saja tidak akan mendukung perbuatan-perbuatan KST, karena yang menjadi korban adalah orang Papua maupun saudara-saudara yang ada di Nusantara.

Semua masyarakat Papua yang menjadi korban dari perbuatan mereka tentu tidak mencerminkan nilai-nilai dari hak asasi kemanusiaan (HAM).

Dirinya juga ingin agar masyarakat Papua mendukung langkah keamanan yang telah diambil oleh aparat keamanan dalam melakukan operasi hukum terhadap KST.

Dengan demikian tentu saja masyarakat Papua memiliki keinginan bersama untuk menjadikan tanah Papua sebagai wilayah yang damai. Dimana seluruh masyarakat Papua bisa menjadikan tanah Papua sebagai tanah yang damai bukan sebagai daerah konflik.

Sementara itu, terkait dengan penyanderaan pilot Susi Air oleh KST Papua, Paulinus mengimbau kepada KST Papua yang telah melakukan penyanderaan terhadap Pilot Susi Air, Philip Mehrtrens untuk tetap dihormati hak-hak kemanusiaannya dan juga untuk Philip Mehtrens dapat dibebaskan serta dapat melakukan aktivitas publik secara umum. Apalagi Philip Mehtrens juga tidak memiliki keterlibatan langsung dalam konflik antara KST dengan Aparat TNI/Polri.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendukung langkah cepat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk mengirim pasukan tambahan ke Papua. Pasukan tersebut diketahui guna menambah tenaga untuk mengevakuasi Capt Philip Mehtrenz yang hilang usai pesawatnya dibakar oleh KST. Dukungan tersebut hadir karena TNI adalah garda terdepan negara dalam mengatasi masalah ancaman keamanan nasional khususnya separatisme. Terlebih, selama ini sudah banyak anggota TNI-Polri dan masyarakat sipil yang menjadi korban kebrutalan KST.
Tentu saja wajar jika TNI/Polri terus melakukan pengamanan untuk Papua secara tegas dan terukur. Hal tersebut dilakukan karena Papua saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, sehingga keamanan menjadi hal vital dalam rangka mengawal progres pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Pada kesempatan berbeda, Pengamat Militer, Susaningtyas Kertopati mengatakan bahwa seluruh masyarakat harus mengecam tindakan brutal KST, apalagi KST telah berani melakukan tindakan kekerasan fisik di Papua. Di mana banyak nyawa pekerja dan teknisi lapangan PT yang hilang akibat serangan dari KST. Aksi tersebut tentu saja semakin menguatkan bahwa KST bertindak tidak berdasarkan ideologi, tetapi pragmatisme yang membuat mereka akan melakukan tindakan brutal terhadap siapapun yang berbeda ideologi dengan mereka.
Selain melakukan penyiksaan secara fisik, KST juga telah melakukan pembunuhan kepada seorang guru, padahal guru merupakan profesi yang sangat dibutuhkan oleh Papua. Karena melalui Guru-lah pembangunan SDM Papua dimulai. Selain itu KST juga pernah membakar gedung sekolah, aksi biadab tersebut tentu saja menjadi bukti bahwa mereka sangatlah anti dengan pendidikan. Padahal pendidikan yang baik merupakan salah satu upaya dalam memajukan Papua untuk menjadi lebih baik.
Keresahan masyarakat Papua akibat aksi KST tentu saja menunggu kehadiran negara untuk menjamin keamanan masyarakat yang tinggal di tanah Papua. Masyarakat yang tinggal di Papua sudah pasti ingin melakukan aktivitas pekerjaannya dengan tenang tanpa rasa takut oleh ancaman teror dari KST. Anak-anak di Papua juga pasti ingin belajar di sekolah dengan damai tanpa desing suara peluru yang membuat aktivitas belajar-mengajar menjadi terbengkalai.
Masyarakat Papua menginginkan kemajuan serta keamanan untuk wilayahnya, sehingga aksi KST yang kerap melakukan kebrutalan merupakan aksi yang tidak dibenarkan dan patut dikecam sebagai bentuk kejahatan terhadap NKRI. Ulah brutal dari KST telah membuat rakyat Papua menjadi semakin sengsara, hal ini disebabkan karena serangan dari KST membuat aktivitas masyarakat terhenti. Hal ini dibuktikan berhentinya aktifitas seperti jual beli ketika ada ancaman dari KST.
Pihak TNI-Polri tentunya akan berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, sehingga masyarakat yang hendak beraktivitas seperti jual-beli atau bertani, memiliki rasa aman dari segala ancaman yang dimunculkan oleh KST.
KST telah menjadi kelompok yang keberadaannya tidak merepresentasikan Papua sebagai bagian integral dari NKRI. KST hanyalah sekelompok orang yang ingin menebarkan teror sehingga wajar jika KST menjadi musuh bersama bagi aparat TNI/Polri dan masyarakat Papua.

) *Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025