• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Kehadiran TNI Optimalkan Program Swasembada Pangan dan Tekan Ketergantungan Impor

Kehadiran TNI Optimalkan Program Swasembada Pangan dan Tekan Ketergantungan Impor

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 1 June 2026

Kehadiran TNI Optimalkan Program Swasembada Pangan dan Tekan Ketergantungan Impor

Pemerintah resmi mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat sektor ketahanan pangan nasional, sebagai upaya nyata menekan ketergantungan pada komoditas impor, khususnya kedelai, padi, dan jagung.

Menurut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, peran TNI dalam program swasembada ini bukan sekadar bantuan teknis, melainkan bagian dari visi besar yang lebih strategis bagi masa depan negara.

 

“Kami ingin menjadi safety belt (sabuk pengaman) dalam rangka mengamankan strategi transformasi bangsa, di dalamnya ada swasembada pangan, swasembada energi, koperasi desa hingga desa nelayan. Nah, kami adalah sabuk pengaman,” pungkasnya.

 

Sebelumnya pada rapat kerja bersama Komisi I DPR RI Menhan menjelaskan bahwa kebijakan ini melibatkan pembagian tugas spesifik antar-matra militer. TNI Angkatan Darat (AD) diinstruksikan untuk fokus pada sektor pertanian padi, jagung, serta tanaman palawija. Sementara itu, TNI Angkatan Laut (AL) mendapatkan mandat khusus untuk mengoptimalkan produksi kedelai nasional.

 

“Untuk Angkatan Darat, tugasnya pertanian jagung dan padi, selain palawija. Angkatan Laut kedelai,” ujar Sjafrie.

 

Sjafrie menambahkan bahwa kolaborasi intensif dengan Kementerian Pertanian ini ditargetkan mampu memacu produktivitas domestik secara signifikan.  Isu ketergantungan impor kedelai menjadi salah satu perhatian utama yang ingin segera diatasi melalui sinergi ini.

 

Sebagai bentuk implementasi di lapangan, TNI Angkatan Laut baru-baru ini telah melaksanakan panen raya kedelai yang berlokasi di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Langkah konkret tersebut menjadi indikator awal dari kesiapan militer dalam mendukung kedaulatan pangan.

Panglima TNI Agus Subiyanto memimpin langsung kegiatan Panen Raya Kedelai dilahan seluas 100 hektar di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

 

Dalam sambutannya Panglima TNI menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi TNI dan pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta penguatan swasembada kedelai di Indonesia

 

Menurutnya, swasembada kedelai harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan masif dengan memperluas lahan tanam di daerah yang memiliki potensi pertanian.

 

“Kondisi ini memberikan gambaran bahwa swasembada kedelai harus dilakukan secara bertahap, terukur dan masif melalui perluasan lahan tanam kedelai di wilayah potensial,” ujar Panglima TNI.

 

Menurut Panglima TNI, panen raya kedelai tersebut harus menjadi momentum memperkuat kemandirian pangan nasional.

 

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung program pemerintah melalui optimalisasi potensi wilayah, pendampingan masyarakat, serta penguatan sektor pertanian sebagai bagian penting menjaga ketahanan negara.

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.