• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Kedatangan WN China untuk Bekerja, Bukan Berwisata

Kedatangan WN China untuk Bekerja, Bukan Berwisata

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 13 May 2021

Oleh : Muhamad Yasin

Sebanyak 157 warga negara China masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta. Kedatangan mereka sudah dikonfirmasi, bahwa akan bekerja di Indonesia. Bukan untuk traveling seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak.
Pemerintah dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik lebaran. Jalan lintas provinsi dan antar kota ditutup dan diawasi oleh aparat.

Begitu juga dengan jalur bus, kereta api, dan pesawat terbang, aka ditutup sementara mulai tanggal 6 hingga 15 mei 2021. Semua ini demi menurunka resiko serangan corona baru karena pergerakan massal.

Ketika ada warga negara asing yang berhasil mendarat di Jakarta, maka masyarakat langsung kasak-kusuk. Mengapa seolah pemerintah tidak adil dengan mengutamakan warga negara asing? Akan tetapi, langsung ada keterangan dari Dirjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM, Jhoni Ginting. Mereka datang dengan visa kerja, bukan visa wisata.

Jhoni melanjutkan, seluruh WNA China itu telah mematuhi Peraturan Menkumham nomor 26 tahun 2020. Juga telah mendapat rekomendasi clearance dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementrian Kesehatan.

Rekomendasi ini tidak akan keluar ketika mereka tidak lolos pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol kedatangan orang dari luar negeri, yang telah ditetapkan oleh tim satgas covid.

Penjelasan dari Dirjen Imigaasi Kemenhukam ini menyejukkan hati masyarakat, karena ternyata WNA tersebut sudah mematuhi aturan yang ada di Indonesia. Karena semua WNA masih dilarang untuk masuk ke Indonesia sejak bulan maret tahun 2020, jika ia memakai visa wisata atau visa on arrival. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah tidak mengutamakan warga negara asing daripada WNI.

Apalagi setelah sampai, menurut protokol, para WNA harus melakukan karantina mandiri di tempat khusus, selama 5 hari. Baru boleh beraktivitas seperti biasanya. Sehingga pekerja yang berasal dari Guangzhou, RRC, ini dipastikan tidak membawa bibit virus covid-19 dan tidak berstatus orang tanpa gejala. Karena sudah melewati screening kesehatan yang ketat.

Masyarakat tak akan lagi menuduh bahwa pemerintah pilih kasih. Karena para WNA datang bukan untuk berlibur, melainkan bekerja. Mereka akan ditempatkan di beberapa proyek strategis nasional, bantuan medis dan kemanusiaan, penyatuan keluarga, objek vital, kru alat angkut, dll.

Jika pemerintah mengutamakan proyek strategis nasional, berarti masyarakat yang diuntungkan, karena ketika berhasil akan membuat kondisi finansial negara jadi membaik. Padahal saat ini sudah jelang lebaran, tetapi pemerintah masih memikirkan kelanjutan proyek strategis nasional. Semua pejabat dan pegawai pemerintah benar-benar mencontoh apa yang diteladani oleh Presiden Jokowi, yaitu kerja, kerja, dan kerja.

Syarief Abdullah Alkadrie, Wakil Ketua Komisi V DPR RI menyatakan bahwa kedatangan para WNA jangan sampai membuat WNI merasa dianaktirikan. Ia mencoba menjelaskan bahwa pelarangan mudik jangan dibandingkan dengan pembolehan masuknya para WNA. Karena tidak apple to apple.

Dalam artian, mudik dilarang untuk mencegah penyebaran corona. Sedangkan WNA masuk untuk bekerja. Meskipun mereka berasal dari China, bukan berarti memiliki misi negatif untuk menyebarkan virus covid-19. Karena sebelum masuk ke Indonesia, mereka harus dites dan hasilnya negatif corona. Jadi jangan berpikiran buruk terlebih dahulu.

Posisi para WNA yang bekerja di proyek strategis nasional juga tidak akan menggeser para pekerja lokal. Karena dalam 1 proyek ada aturan maksimal bagi pekerja asing. Bukan berarti proyek strategis nasional yang didanai oleh investasi asing, akan dikerjakan oleh warga negara asing. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru.

Kita wajib melihat kedatangan WNA dari China dengan kacamata positif. Mereka datang jauh-jauh dari Guangzhou, merantau dan bekerja di Indonesia yang jauh dari kampung halaman. Sebagai tuan rumah, sebaiknya kita beramah-tamah kepada mereka dan tidak menuduh sembarangan tanpa ada saksi dan bukti yang valid.

Penulis adalah warganet tinggal di Pekanbaru

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.