Keberadaan OPM Jadi Tantangan dan Penghambat Upaya Percepatan Pembangunan Papua
Oleh : Theresia Ana Sawaki
Keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih menjadi tantangan serius karena mereka senantiasa menghambat upaya Pemerintah untuk melangsungkan percepatan pembangunan di wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih.
Apabila OPM masih eksis di Papua, maka bukan tidak mungkin berbagai macam kerusakan, tindak keji dan biadab hingga tidak manusiawi lainnya termasuk teror akan terus menghantui banyak pihak, bukan hanya dari masyarakat sipil namun juga kepada para pekerja proyek di sana, sehingga hal itu tentunya merupakan sebuah tantangan besar yang sangat menghambat upaya percepatan pembangunan.
Padahal di sisi lain, Pemerintah dengan seluruh daya dan upayanya senantiasa terus melakukan yang terbaik hanya demi Papua agar wilayah tersebut dapat mencapai sebuah kejayaan, kemakmuran dan juga kemajuan dalam pembangunan, namun OPM terus saja menjadi tantangan dan menghambatnya dengan beragam keonaran yang mereka lakukan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani terus mendukung dan mendorong supaya Pemerintah mampu bertindak sangat tegas terhadap OPM.
Terlebih, belakangan ini mereka terus melangsungkan tindakan anarkis, teror yang keji dan biadab. Sehingga tindak tegas memang merupakan sebuah keharusan tatkala berlawanan dengan gerombolan separatis musuh negara itu.
Pemerintah mengambil langkah yang sangat tegas dan juga tetap komprehensif dalam menyelesaikan seluruh permasalahan di Papua agar gangguan dari OPM tidak terus menerus berulang.
Adanya tindakan anarkis dari gerombolan teroris asal wilayah berjuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi itu harus mengalami penyikapan dengan penegakan hukum yang sangat tegas, serta mengambil berbagai langkah yang strategis.
Seluruh personel aparat keamanan dari pasukan gabungan, baik itu dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) atupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memastikan keamanan dan kondusivitas di semua wilayah Papua dan mendorong optimalisasi kolaborasi serta kekompakan antar satu sama lain dalam upaya penyelesaian konflik di Bumi Cenderawasih.
Semua upaya yang pemerintah lakukan tersebut hanya demi satu tujuan, yakni keselamatan dan juga kesejahteraan seluruh masyarakat sipil orang asli Papua (OAP) agar mereka bisa merasakan dampak percepatan pembangunan dengan baik.
Upaya pembangunan yang terus pemerintah gencarkan memang selalu terhambat karena ulah anarkis OPM, seperti salah satu contohnya yakni pembakaran sekolah di Distrik Okbab, yang mana hal tersebut hendaknya sudah tidak perlu lagi ditoleransi karena sudah sangat mengganggu hak anak dalam memperoleh pendidikan.
Aksi anarkis tersebut harus segera berhenti karena kekerasan dan teror yang gerombolan separatis tersebut lakukan tidak hanya merugikan masyarakat sipil saja, namun juga sangat menghambat pembangunan di Papua, termasuk merusak masa depan anak-anak penerus generasi bangsa asal Bumi Cenderawasih.
Meski begitu, namun nyatanya, Pemerintah melalui aparat keamanan dengan berbagai macam programnya sama sekali tidak patah semangat untuk membantu masyarakat Papua mendapatkan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan.
Prajurit TNI dari Lintas Udara Batalyon Infanteri (Yonif) 432/WSJ tetap menjalankan program mereka bertajuk ‘Papua Terang’ di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan walaupun daerah tersebut sering mendapatkan serangan maupun intimidasi dari OPM.
Komandan Pos (Danpos) Yigi, Letnan Satu Infanteri (Lettu Inf) Gayuh Nanda Prayudin menjelaskan bahwa pasca terjadinya serangan gerombolan teroris musuh negara itu, pihaknya kembali menjalankan program Papua Terang dengan cara bersama-sama dengan masyarakat setempat.
Walaupun memang akhir-akhir ini di Distrik Yigi gencar mendapatkan serangan ataupun intimidasi dari OPM, namun pemerintah melalui aparat keamanan terus bergerak bersama dengan masyarakat dan para kepala suku untuk mengatasinya.
Dengan adanya program ‘Papua Terang’ itu, membuat Distrik Yigi bisa menjadi lebih terang karena ada bantuan berupa lampu solar sell dari KSAD melalui Koops Habema TNI kepada masyarakat dan mampu membantu aktivitas warga, utamanya ketika malam hari sehingga rakyat Papua pun merasa lebih aman dan terlindungi.
Program terbaru yang Pemerintah laksanakan di Tanah Papua adalah pembangunan gudang logistik di Provinsi Papua Tengah yang bertujuan untuk mengantisipasi bencana kelaparan.
Terjadinya bencana kelaparan karena akibat gagal panen lantaran cuaca ekstrem seperti embun beku atau upas maupun hujan berkepanjangan terus menjadi perhatian serius pemerintah karena membekukan permukaan lahan dan tanaman warga setempat.
Sebagai bentuk antisipasi agar bencana kelaparan tidak terjadi, maka pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun gudang logistik tempat menyimpan cadangan pangan di Distrik Sinak dan Agandugume.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak seluruh masyarakat untuk memaksimalkan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, kemudian jika sudah maksimal, maka hasilnya akan disimpan di gudang logstik dan bisa terdistribusi ke warga bila terjadi keadaan krisis.
Dalam pembangunan gudang logistik itu saja, sempat terjadi konflik horizontal dari masyarakat, yang mana ternyata karena adanya provokasi dan propaganda OPM. Maka sudah sangat jelas, keberadaan mereka hanya merugikan dan menjadi tantangan besar yang sangat menghambat upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan di Papua.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta
