Oleh : Ahmad Kurniawan
Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditolak mentah-mentah oleh masyarakat, karena dianggap memecah-belah bangsa. Buktinya, banyak demo yang melarang deklarasi KAMI di berbagai daerah. Mereka menganggap organisasi itu hanya mengadu rakyat dengan pemerintah dan merusak persatuan Indonesia.
Ketika KAMI berdiri, masyarakat mengira akan ada harapan baru dari anggotanya yang merupakan tokoh senior. Namun mereka terpaksa menelan kekecewaan karena dalam deklarasi hanya ada cercaan terhadap pemerintah. Keberadaan KAMI dianggap hanya sebagai panggung agar anggotanya bisa mejeng dan disorot kembali oleh wartawan.
Masyarakat jadi menolak KAMI karena alih-alih mendamaikan situasi Indonesia yang sempat agak kacau karena pandemi covid-19, malah membuat kobaran api kebencian terhadap pemerintah. Mereka berjanji akan menyelamatkan Indonesia, tapi malah memecah-belah bangsa. Dengan cara membacakan 8 tuntutan kepada pemerintah dan menghasut rakyat.
Baca juga: PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN MEDIA PENTING DALAM UPAYA MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19
Politisi Ferdinand Hutahean menyatakan bahwa KAMI tak sadar bahwa memecah dan mencerai-beraikan antar warga negara Indonesia. Anggotanya juga korban ego politik kelompok dan pribadi. KAMI juga memperalat kebebasan berserikat. Dalam artian, mereka bicara seenaknya tapi beralasan sekarang era reformasi yang penuh kebebasan berpendapat.
Dalam tuntutan KAMI poin kedua, pemerintah dituntut agar mengatasi pandemi covid-19 dengan sungguh-sungguh. Hal ini bisa diartikan, sekarang tim satgas dan pemerintah tak serius dalam mengatasi keganasan corona. Masyarakat jadi malas menaati peraturan atas hasutan ini, karena menurut persepsi mereka, pemerintah sudah lepas tangan.
Padahal realitanya, pemerintah sangat perhatian kepada pasien corona sampai menggratiskan biayanya. Rapid test pun sering dilakukan agar para OTG bisa langsung dirawat di Rumah Sakit. Namun sayangnya rakyat yang sudah terprovokasi langsung memaki pemerintah. Saat ada rakyat yang pro pemerintah, mereka jadi berseteru dengan pihak yang kontra.
KAMI juga menuduh saat ini terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Poin ini membuat masyarakat bisa panik dan memborong sembako dan bahan makanan lain, karena mengira negeri ini dalam kondisi kritis. Di pasar, masyarakat bisa bertengkar karena rebutan beras dan minyak. Rusak sudah perdamaian di Indonesia. Semua ini gara-gara tingkah KAMI.
Tuduhan resesi ini juga bisa membuat sebagian orang ingin minggat secepatnya dari Indonesia, karena takut akan terjadi kekacauan seperti saat krisis 1998 yang lalu. Mereka berlomba-lomba memesan tiket ke luar negeri. Mencari negara yang mau menerima kunjungan WNI. Hal ini membuat efek domino negatif, karena harga tiket naik karena jadi rebutan.
Para anggota KAMI juga menuntut pemerintah agar memproritaskan pengusaha lokal daripada asing. Hal ini jadi kontroversi, karena penanaman modal adalah hal biasa. Bahkan sudah ada sejak zaman orde baru. Tuduhan ini sangat aneh, karena indikator kemajuan suatu negara adalah dari banyaknya proyek investasi asing.
Para pengusaha lokal yang memiliki kerja sama dengan pengusaha asing, bisa berseteru dengan pengusaha pribumi yang kukuh memakai modal sendiri. Urusan bisnis jadi terseret arus politik, karena ada satu pihak yang pro KAMI sementara yang lain tidak. Padahal daripada bertengkar, lebih baik berinovasi dengan membuat produk baru.
Oleh karena itu, jangan mudah tersulut oleh provokasi KAMI, karena hanya bisa mengoceh tak jelas dan membuat kekacauan di masyarakat. Tuduhan pada tuntutan KAMI bisa memicu kericuhan. Tak ada lagi kedamaian di Indonesia, karena semua orang lebih senang bertengkar daripada bekerja.
Sadarlah wahai dedengkot KAMI, jangan buat negara ini kacau-balau. Boleh mengkritik pemerintah tapi jangan memfitnah. Masyarakat bisa terpengaruh dan memicu kekacauan. Karena terbagi jadi dua kubu, dan mereka ada yang membela KAMI sementara yang lain kukuh membela pemerintah.
Penulis aktif dalam Gerakan Mahasiswa Jakarta
