• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Kalangan Santri Miliki Peran Kunci Wujudkan Kesuksesan Pemilu

Kalangan Santri Miliki Peran Kunci Wujudkan Kesuksesan Pemilu

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 19 January 2024

Kalangan Santri Miliki Peran Kunci Wujudkan Kesuksesan Pemilu

Oleh : Haikal Fathan Akbar

Kalangan santri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mewujudkan kesuksesan Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan akar nilai-nilai keagamaan yang kuat, santri tidak hanya menjadi pelaku pendidikan yang terdidik secara akademis, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter yang berintegritas tinggi.

Peran mereka tidak terbatas pada pemahaman agama, tetapi juga meluas ke pemahaman akan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Dalam menghadapi Pemilu, kesadaran santri terhadap pentingnya menjaga proses demokrasi yang adil, bersih, dan jujur menjadi modal krusial yang dapat membentengi proses politik dari berbagai tantangan.

Santri, sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia, turut memainkan peran penting dalam membentuk arah dan hasil dari Pemilu. Dari lingkungan pondok pesantren hingga ke tataran nasional, kesadaran akan tanggung jawab sosial, nilai-nilai kebenaran, serta integritas yang tinggi menjadi landasan bagi kontribusi santri dalam proses demokrasi.
Peran kunci mereka bukan hanya dalam mencegah penyebaran informasi yang salah, tetapi juga dalam mengedukasi masyarakat sekitar akan pentingnya partisipasi yang cerdas dan berkualitas dalam menentukan arah politik bangsa.
Dengan kearifan dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama Islam, santri memiliki peran yang tak tergantikan dalam menjaga agar Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Pemilu 2024, sebagai momen krusial bagi Indonesia, telah mendapat sorotan dari berbagai pihak. Dalam rangka menghadirkan suasana yang damai dan terhindar dari gesekan yang tak diinginkan, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengajak serta menyoroti peran penting kalangan santri dalam menjaga keberlangsungan proses demokrasi. Dayah Jeumala Amal menjadi pusat perhatian dalam dorongan ini.
Nezar Patria dengan tegas memaparkan keinginannya agar santri dari Dayah Jeumala Amal terlibat secara aktif dalam menghambat penyebaran informasi yang salah atau disinformasi terkait dengan politik. Mengutip kata-katanya dalam suatu acara Seminar Literasi Digital HUT ke-36 Dayah Jeumala Amal yang digelar secara daring, Nezar menjelaskan bahwa mengedukasi dan menyebarkan informasi yang valid, serta mendukung kampanye anti-hoaks, adalah langkah krusial yang harus diambil.
Menurutnya, peningkatan literasi digital menjadi fondasi yang tak terelakkan dalam memastikan jalannya Pemilu yang damai dan kondusif. Dalam konteks ini, dia menggarisbawahi urgensi kemampuan berpikir kritis dan bijak dalam mengelola teknologi, keterampilan yang diperlukan tidak hanya oleh elemen masyarakat pada umumnya, tetapi juga oleh para santri di dayah.
Sang Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika menggandeng semua elemen di lingkungan dayah untuk aktif turut serta dalam kampanye Pemilu Damai 2024. Dia mendorong pemanfaatan media sosial dan internet secara cerdas dan bijak, dengan fokus pada penyebaran konten yang positif di ranah digital.
Dengan waktu yang semakin dekat menuju pelaksanaan Pemilu, Nezar Kominfo memperingatkan agar setiap individu dalam masyarakat berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Himbauannya sederhana, tetapi penting yaitu memahami dan mempelajari informasi sebelum menyebarluaskannya.
Jika informasi tidak memberikan manfaat atau bahkan cenderung negatif, maka janganlah disebarkan. Peningkatan literasi digital adalah tugas bersama kita untuk mengokohkan fondasi pemilu yang damai.
Dalam moment yang sama, Nezar turut memberikan penghargaan terhadap kontribusi Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim Dayah Jeumala Amal dalam dunia pendidikan Indonesia selama 36 tahun. Dia memuji kemampuan lembaga ini dalam menyiapkan calon pemimpin yang tidak hanya terampil dalam memanfaatkan teknologi digital, tetapi juga memiliki karakter yang unggul.
Oleh karena itu, Nezar berharap bahwa seluruh komunitas akademik di Dayah Jeumala Amal akan mengoptimalkan inisiatif literasi digital yang telah tersedia. Dia juga membuka diri untuk berkolaborasi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat secara umum bersama dayah tersebut.
Di sisi lain, organisasi Santri Milenial Indonesia (SAMIL) menyuarakan keprihatinan mereka terkait praktik politik uang yang semakin merajalela dalam persaingan Pilpres. Mereka meminta masyarakat agar tidak terpengaruh dan kembali kepada nilai-nilai agama yang melarang praktik suap-menyuap.
Fuad Al Athor, pemimpin SAMIL, menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan mengajak semua elemen masyarakat untuk menolak praktik politik uang. Dia yakin bahwa masyarakat saat ini cerdas dan tidak akan tergoda oleh kandidat yang menggunakan politik uang.
Ajakan ini merupakan bagian dari usaha bersama untuk mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil, serta menegaskan dukungan kepada calon pemimpin yang memiliki integritas tinggi.
Pemilu 2024 menjadi momentum di mana peran aktif dan kesadaran kalangan santri memiliki arti besar dalam mengawal kesuksesannya. Melalui literasi digital, penolakan terhadap politik uang, serta pemilihan bijak terhadap pemimpin yang memiliki integritas, santri dan masyarakat dapat berkontribusi nyata untuk memastikan jalannya proses demokrasi yang bermartabat.
Inilah saatnya untuk bersatu demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga kehormatan demokrasi dan mengawal perjalanan Pemilu dengan tanggung jawab serta kesadaran akan peran kita masing-masing.

)* Penulis adalah Kontributor Vimedia Pratama Institute

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.