Jokowi Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Hadapi Mpox, Menkes Ungkap Strategi Preventif

Jokowi Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Hadapi Mpox, Menkes Ungkap Strategi Preventif

Jakarta – Pemerintah Indonesia akan melakukan angkah-langkal preventif untuk mengatisipasi penyebaran viru Mpox, jelang penyelenggaraan HLF-MSP dan IAF Ke-2 di Bali.

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional High-Level Forum on Multi Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 2024. Acara tersebut akan digelar di Nusa Dua Bali mulai 1 hingga 3 September mendatang.

“Ini saya minta betul-betul ada upaya preventif,” tegas Presiden Jokowi, saat menggelar rapat terbatas bersama jajarannya untuk membahas persiapan penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Provinsi Bali. Rapat terbatas tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (27/8).

Presiden Joko Widodo (Jokowi)menaruh perhatian khusus terhadap penyebaran wabah Mpox di wilayah Afrika dan secara khusus meminta jajarannya mewaspadai penyebaran Mpox menjelang penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF).

Presiden menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan pengawasan kesehatan di pintu-pintu masuk kedatangan Internasional. Langkah tersebut tidak hanya dari Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh kementerian/lembaga lainnya.

“Pengalaman pandemi Covid yang lalu, ini bisa dijadikan rujukan sehingga saya minta segera untuk dibuat protokol kesehatan dan disosialisasikan secara masif mengenai ini,” imbuh Presiden.

“Tanggal 1-3 September kita tahu penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum sudah dekat. Pada forum ini diundang 51 negara, 28 negara diantaranya dari kawasan Afrika dan diperkirakan yang hadir kurang lebih 1.500 peserta,” tutur Presiden.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa meski tidak ada pembatasan khusus bagi Warga Negara Asing (WNA) dari Afrika menjelang penyelenggaraan Indonesia-Afrika Forum (IAF) di Bali pada 1-3 September 2024, Indonesia akan memperkuat sistem pemantauan penyakit dengan mengaktifkan kembali Electronic Surveillance Card.

Sistem ini mengharuskan pendatang dari luar negeri untuk mengisi data diri, riwayat perjalanan, dan melakukan pemeriksaan kesehatan.

Jika sehat, maka sistem akan menunjukkan warga hijau. Namun jika berpotensi menularkan, sistem akan menunjukkan warna merah sama seperti saat Covid-19.

“Kalau kuning, merah kita lihat suhunya, kalau ternyata memang tinggi dan ada ruam-ruam nanti diambil PCR,” ucap Budi.

Budi menambahkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan dua mesin tes polimerase berantai (PCR) di Cengkareng-Jakarta dan Bali. Pemerintah juga akan mengidentifikasi pelancong dari Afrika untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Kalau dia positif langsung ditaruh di isolasi, di rumah sakit. Karena obat-obatan kita sudah siapkan, antivirusnya sudah dikirim ke Bali juga, sebagian di Jakarta. Dan semua reagen-reagen buat PCR, buat whole genome sequencing-nya sudah kita persiapkan, dan kita lab-nya akan lengkap, sekarang ada di Jakarta, ada di Bali,” jelas Budi.

Hingga saat ini, Indonesia telah mencatat 88 kasus cacar monyet sejak pertama kali ditemukan pada 2022, dengan rincian 73 kasus pada 2023 dan 14 kasus pada 2024. Semua kasus tersebut telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan pengobatan. Varian yang menyebar adalah clade 1B dengan tingkat fatalitas sebesar 0,1 persen.

Pemerintah melakukan segala upaya dan persiapan agar dua kegiatan prestisius itu bisa terselenggara dengan aman dan lancar. []

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025