Jokowi: Pemimpin Harus Berani dan Punya Nyali, Pak Ganjar Pranowo Punya Itu

Jokowi: Pemimpin Harus Berani dan Punya Nyali, Pak Ganjar Pranowo Punya Itu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan telah menyampaikan beberapa wejangan atau nasihat kepada bakal capres PDIP Ganjar Pranowo.

Jokowi menegaskan, sebagai pemimpin Ganjar harus memiliki keberanian dan nyali. Dia menilai, nyali dibutuhkan tidak hanya menangani pemerintahan nasional, tapi juga untuk menghadapi tantangan global termasuk hubungan dengan uni eropa.

“Kalau pemimpin ke depan, seperti Pak Ganjar Pranowo yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu,” kata Jokowi usai acara Rakernas III PDIP, Senin (6/6/2023).

Jokowi menilai sosok Ganjar memiliki sifat berani dan nyali yang cukup untuk menjadi pemimpin Indonesia. “Berani dan punya nyali dan saya lihat Pak Ganjar punya,” tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pidato politik saat acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Usai acara, Jokowi mengaku dalam pidatonya, ia menyampaikan soal tantangan bangsa ke depan, terutama potensi kesulitan global seperti krisis pangan dan energi.

“Ya, tadi saya di Rakernas PDI Perjuangan menyampaikan mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara kita, utamanya dalam kesulitan-kesulitan global yang sudah sering saya sampaikan, baik yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan dan adanya perang,” kata Jokowi.

Jokowi didampingi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Puan Maharano, dan Bacapres 2024 Ganjar Pranowo dalam konferensi pers itu.

Jokowi menyebut tantangan ke depan harus diketahui bersama agar PDIP bisa menyusun antisipasi terhadap krisis saat mengelola negara.

“Saya kira tantangan-tantangan seperti itu harus kita ketahui bersama,” pesan Jokowi jelang Pemilu 2024.

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025