• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Jelang Pembukaan WWF ke-10, Pengelolaan Air Terpadu Menjadi Isu Penting

Jelang Pembukaan WWF ke-10, Pengelolaan Air Terpadu Menjadi Isu Penting

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 14 May 2024

Jelang Pembukaan WWF ke-10, Pengelolaan Air Terpadu Menjadi Isu Penting

*Bali* – Event World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diselenggarakan di Bali menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengenalkan pengelolaan air terpadu melalui berbagai pendekatan kepada dunia internasional. Hal ini menjadi penting karena isu air menjadi strategis di tengah fenomena perubahan iklim.

Perubahan iklim adalah ancaman global yang signifikan, dan dampaknya sangat dirasakan oleh negara-negara kepulauan yang rentan terhadap kenaikan tingkat permukaan laut, badai tropis, dan fenomena perubahan iklim lainnya.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup yang juga Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional WWF ke-10, Endra S. Atmawidjaja mengatakan Indonesia akan mengenalkan tata kelola air lewat pendekatan kearifan lokal kepada peserta WWF.

“Keberhasilan Indonesia mendorong tata kelola air melalui pendekatan budaya lokal dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat global. Praktik yang melibatkan seluruh stakeholder ini membuktikan bahwa Indonesia mampu memimpin dunia dalam menghadapi krisis air,” kata Endra saat ditemui di Bali.

Selama forum berlangsung, para pemimpin dunia akan mengulik cara menyelesaikan masalah tata kelola air hingga perubahan iklim yang bisa menyebabkan gangguan dalam siklus hidrologi.

Badan PBB Food and Agriculture Organization (FAO) telah memproyeksikan dunia akan mengalami krisis air pada tahun 2050. Hal tersebut dapat berimbas pada berkurangnya pasokan pangan yang dihasilkan petani.

Sebagai informasi bahwa saat ini lebih dari 500 juta petani skala kecil memproduksi 80 persen pangan. Oleh karena itu, petani sebanyak itu akan menjadi kelompok paling rentan jika masalah krisis air terjadi.

Dampak lebih buruknya, krisis air bisa memicu konflik antarwilayah hingga antarnegara. Misalnya antara Iran dan Afghanistan, konflik sudah ada sejak tahun 1950-an.

Kedua negara ini bergejolak karena menyusutnya persediaan air. Hal tersebut semakin menguatkan kerja sama dalam pengelolaan air, terutama di daerah perbatasan dan wilayah yang mengalami kelangkaan.

Salah satu tata kelola air di Bali yakni sistem Subak telah diakui UNESCO sebagai local wisdom atau kearifan lokal. Selain itu, Jawa Barat juga telah menunjukkan pengelolaan air lewat mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura).

Endra menambahkan bahwa kedua contoh tata kelola tersebut dapat ditunjukkan kepada para pemimpin dan delegasi dunia serta berharap forum ini dapat menyatukan modalitas dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi permasalahan air dunia.

“Spirit World Water Forum di Bali adalah kolaborasi multisektor, multi-helix, multi-pihak, multi-nation, dan multi-bangsa-bangsa dalam rangka menghadapi dan mengatasi bersama persoalan krisis air dan krisis iklim global,” pungkasnya.

Nantinya Indonesia juga akan mengenalkan inovasi dan inisiatif yang telah dilakukan dalam pengelolaan air. Mulai dari sektor pertanian, pertambangan, industri, dan pengelolaan daerah aliran sungai.

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik

August 6, 2026

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

August 6, 2026

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Kabinet Bayangan Perlu Hindari Kegaduhan Politik yang Merugikan Publik Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan…

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

Menjawab Perang Algoritma AI dengan Etika, Verifikasi, dan Media Tepercaya

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Menjawab Perang Algoritma AI dengan Etika, Verifikasi, dan Media Tepercaya Oleh : Antonius Utomo Perkembangan…

Pemerintah Perkuat Ekosistem Media Digital Nasional Hadapi Perang Algoritma AI

By Kata IndonesiaAugust 6, 20260

Pemerintah Perkuat Ekosistem Media Digital Nasional Hadapi Perang Algoritma AI JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.