Jelang Pelantikan Prabowo Subianto, Dukungan Program Pembangunan 3 Juta Rumah Menguat

Jelang Pelantikan Prabowo Subianto, Dukungan Program Pembangunan 3 Juta Rumah Menguat

Jakarta – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tinggal menghitung hari. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) selaku penyelenggara memastikan seluruh persiapan menjelang momen bersejarah ini berjalan sesuai rencana.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa persiapan fisik, termasuk dekorasi ruang utama Gedung MPR, sudah hampir rampung.

“Persiapan terus dimatangkan. Gladi kotor akan dilaksanakan Jumat, 18 Oktober, disusul dengan gladi bersih pada Sabtu, 19 Oktober 2024,” ujar Muzani dalam keterangan kepada media, Kamis (16/10).

Tak hanya aspek teknis, persiapan undangan bagi para tamu VVIP, termasuk para kepala negara sahabat, juga sedang difinalisasi. MPR RI terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak keamanan guna memastikan semua berjalan lancar, mulai dari protokol hingga keamanan selama acara berlangsung.

Terkait kehadiran para calon presiden yang bersaing dalam Pilpres 2024, Muzani mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengundang Anies Baswedan, yang telah menyatakan kesiapan untuk hadir. Sementara itu, komunikasi dengan Ganjar Pranowo masih berlangsung. Undangan untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden, seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Try Sutrisno, dan Jusuf Kalla, juga sedang dikirimkan.

*_Dukungan untuk Program Prioritas Prabowo-Gibran_*

Salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni pembangunan 3 juta rumah per tahun, mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk PT Bank Tabungan Negara (BTN). Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam wawancaranya dengan media, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sejumlah rekomendasi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada satuan tugas (satgas) perumahan.

“Skema yang kami ajukan mencakup rumah desa, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan rumah urban. Ini merupakan bagian dari upaya mendukung pemerintah dalam mencapai target pembangunan perumahan nasional,” jelas Nixon, Selasa (15/10).

Program ini, yang ditargetkan mencapai 15 juta rumah dalam satu periode pemerintahan, termasuk pembangunan apartemen di kawasan perkotaan dan rumah di daerah pedesaan. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa program ini akan dikebut dengan target 3 juta unit per tahun.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menambahkan bahwa langkah peningkatan batas penghasilan penerima subsidi perumahan menjadi Rp12 juta per bulan adalah upaya strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak

“Kenaikan batas ini sangat penting karena akan memberi kesempatan lebih besar bagi mereka yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah bersubsidi,” ujar Basuki.

Pemerintahan baru Prabowo-Gibran diharapkan mampu membawa angin segar dalam pembangunan perumahan yang menjadi salah satu fondasi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

<>

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025