Jaga Netralitas Demi Wujudkan Pemilu 2024 Damai

Jaga Netralitas Demi Wujudkan Pemilu 2024 Damai

Oleh : David Kiva Prambudi

Seluruh aparatur negara mulai dari TNI, Polri, dan ASN harus terus berkomitmen untuk menjaga netralitasnya. Hal ini penting agar Pemilu dapat berjalan aman dan damai.

Netralitas saat Pemilu 2024 merupakan hal yang harus dijunjung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) demi terlaksananya pemilu yang bersih, aman dan damai. Tentu saja ASN tidak diperkenankan untuk terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat politik praktis.

Pemilu 2024 memang semakin dekat, partai politik juga mulai bermanuver dengan saling loby untuk mendapatkan suara dan simpati. Pemerintah juga telah membuat ragam regulasi untuk membatasi hubungan antara ASN dengan kegiatan politik praktis guna memperkuat eksistensi dari netralitas.

Demi menjaga netralitas ASN, pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu.

Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Keberadaan ASN yang tidak netral saat Pemilu 2024 tentu akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat. Karena apabila ASN tidak netral, dampak yang dirasa ASN tersebut justru target-target pemerintah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional tidak akan tercapai dengan baik.
ASN juga perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahap pemilu, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan daerah yang terpilih.
Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri mengungkapkan, bahwasanya ASN merupakan komponen penting pemerintahan untuk menjamin berlangsungnya pemilu 2024 baik di tingkat nasional maupun daerah.
Tito mengatakan, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis, karena ASN merupakan tenaga profesional yang menjadi motor pemerintahan. Dirinya juga memahami bahwa situasi politik bisa saja memanas. Namun ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di Pemilu ataupun Pilkada. Meskipun sejatinya ASN memang memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara tegas mengatakan bahwa netralitas ASN dalam pemilu merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
Perlu diketahui, Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Netral sendiri diartikan sebagai sikap tidak memihak.
Istilah netralitas tentu saja perlu dipahami oleh seluruh ASN. Pada dasarnya, netralitas tidak diatur untuk membelenggu kebebasan ASN dalam mewujudkan aspirasi politiknya, ASN dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai abdi negara yang bekerja semata-mata demi kesejahtreraan rakyat, bukan golongan atau partai politik tertentu.
ASN juga memiliki hak untuk memilih, akan tetapi selama dirinya masih menjadi ASN maka hak memilihnya tidak boleh diungkapkan kepada orang lain, cukup dirinya sendiri apalagi mengajak orang lain untuk mendukung yang dirinya dukung. ASN mempunyai hak untuk dipilih dan jika ingin dipilih atau mencalonkan diri dalam pilkada maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari ASN.
Dampak yang ditimbulkan akibat ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah dan masyarakat. Seperti, pelayanan yang tidak optimal, penempatan jabatan cenderung melihat dalam pemilu dan penempatan dalam jabatan PNS diisi oleh orang yang tidak berkompeten.
Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2018 menunjukkan setidaknya terdapat enam penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN ; Pertama, pemberian sanksi yang lemah. Kedua, ketidaknetralan ASN yang masih dianggap lumrah. Ketiga Kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral. Keempat, adanya intervensi dari pimpinan, kurangnya pemahaman regulasi tentang netralitas. Kelima, adanya motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan, materi atau proyek. Keenam, adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon.
Hal yang perlu disadari adalah, sikap netral ASN haruslah dijaga sebagai bagian dari merawat iklim keamanan yang kondusif dalam mendukung pembangunan daerah. Terlebih, kondisi perpolitikan diprediksi akan memanas pada 2024 mendatang.
Netralitas ASN sebagai pelayan publik tentu saja diharapkan akan selalu terjaga dengan baik. Jangan sampai proses pelayanan publik ini menjadi diskriminatif di musim politik Pemilu.
Untuk mewujudkan netralitas tersebut, pemerintah daerah ataupun instansi terkait bisa saja menggelar sosialisasi yang membahas tentang pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu 2024.
Sosialisasi tersebut juga bisa ditutup dengan deklarasi bersama untuk bersikap netral dalam pemilu. Sehingga diharapkan para ASN memiliki sikap serta wasasan tentang hak dan kewajiban politik yang diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
ASN haruslah bersikap netral terhadap segala bentuk politik praktis, tahun politik yang diproyeksikan akan memanas jangan sampai membuat ASN tidak bekerja secara profesional hanya karena pandangan politis yang berbeda, sehingga sangat penting sekali bagi ASN untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun.

)* Penulis adalah Kontributor Yudistira Institute

Di Usia RI ke-81, Pangan Menjadi Simbol Kedaulatan dan Kepercayaan Diri Nasional  

By 0

Di Usia RI ke-81, Pangan Menjadi Simbol Kedaulatan dan Kepercayaan Diri Nasional *) Oleh : Gavin Asadit Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan pertahanan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara mandiri. Berbagai kebijakan yang dijalankan menunjukkan komitmen kuat menjadikan sektor pangan sebagai fondasi ketahanan nasional sekaligus simbol kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda strategis yang menentukan masa depan Indonesia. Komitmen tersebut tercermin melalui berbagai langkah nyata dalam memperkuat sektor pangan, termasuk pelibatan seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan swasembada pangan sebagai fondasi stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan diri Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Memasuki usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pembangunan sektor pangan tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi. Kebijakan yang dijalankan juga diarahkan untuk membangun sistem pangan nasional yang kuat dari hulu hingga hilir. Melalui penguatan produksi, modernisasi pertanian, pemanfaatan teknologi, serta hilirisasi komoditas, Indonesia berupaya menciptakan nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Pendekatan tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan pangan telah menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia yang semakin mandiri. …

Swasembada Pangan adalah Wujud Kemerdekaan Paling Dasar bagi Bangsa Indonesia

By 0

Swasembada Pangan adalah Wujud Kemerdekaan Paling Dasar bagi Bangsa Indonesia  Oleh Yulia Rahmi Kemerdekaan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga kedaulatan wilayah atau memperkuat posisi diplomasi di panggung internasional. Kemerdekaan yang sesungguhnya juga tercermin dari kemampuan sebuah negara memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri, terutama kebutuhan pangan. Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, swasembada pangan bukan sekadar target pembangunan sektor pertanian, melainkan simbol kedaulatan nasional yang menentukan keberlanjutan kehidupan bangsa. Pandangan tersebut semakin relevan di tengah dinamika global yang terus berubah. Konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia, perubahan iklim, gangguan rantai pasok internasional, hingga fluktuasi harga pangan dan energi telah menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor pangan menyimpan risiko yang sangat besar. Banyak negara yang selama ini bergantung pada pasokan luar negeri harus menghadapi kelangkaan bahan pangan maupun lonjakan harga yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan lagi sekadar isu pertanian, melainkan bagian dari strategi pertahanan nasional, stabilitas ekonomi, dan keamanan sosial. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Menurut Presiden Prabowo, pembangunan bangsa harus dimulai dari penguatan ekonomi yang berpijak pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan. Ketika kebutuhan paling mendasar masyarakat dapat dipenuhi, pembangunan di sektor lain akan memiliki landasan yang jauh lebih kokoh. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam membangun rasa percaya diri bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan global. Kemampuan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat memberikan kepastian bahwa Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat ketika dunia menghadapi gejolak ekonomi maupun politik internasional. Keberhasilan menuju swasembada pangan tentu tidak hadir secara instan. Dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi, konsistensi pelaksanaan di lapangan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan. Langkah tersebut mencerminkan perubahan paradigma bahwa ketahanan pangan harus dibangun dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, peningkatan produktivitas, distribusi hasil pertanian, hingga perlindungan terhadap kesejahteraan petani. Dukungan terhadap agenda tersebut juga datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, memandang penguatan sektor pangan sebagai salah satu prioritas utama yang terus ditekankan pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional. Keterlibatan dunia usaha menjadi elemen penting karena pembangunan pertanian modern memerlukan investasi, inovasi teknologi, penguatan rantai pasok, serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan mempercepat terciptanya ekosistem pangan yang lebih produktif sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian Indonesia.…

All Rights Reserved © 2025