Jaga Ketertiban, Demo Mahasiswa Diminta Tak Terseret Provokasi
JAKARTA – Aksi demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi dalam demokrasi. Namun, mahasiswa yang turun ke jalan diingatkan untuk tetap tertib, damai, dan tidak mudah terprovokasi hoaks agar penyampaian kritik berjalan konstruktif tanpa mengganggu ketertiban maupun kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira juga mengingatkan masyarakat mewaspadai video lama yang disebarkan seolah-olah merupakan demonstrasi terbaru.
“Masyarakat perlu mewaspadai konten-konten hoaks seperti itu karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.
Politisi muda, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, M. Rizky, mengatakan generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas demokrasi. Menurutnya, keberanian menyampaikan kritik perlu berjalan beriringan dengan kemampuan memahami persoalan secara utuh dan memverifikasi informasi.
“Anak muda hari ini hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Karena itu, mereka harus punya bekal demokrasi yang kuat supaya tidak mudah percaya begitu saja pada informasi yang diterima dan mampu menentukan sikap berdasarkan pengetahuan,” ujar Rizky.
Ia menegaskan demokrasi tidak hanya menyangkut pemilu, tetapi juga hak menyampaikan aspirasi, mengawasi pemerintah, menghargai perbedaan, serta memahami proses pengambilan kebijakan.
“Kita ingin Gen Z menjadi generasi yang berani bersuara, tetapi juga bertanggung jawab. Kritis boleh, berbeda pilihan boleh, tetapi semuanya harus dibangun dengan pengetahuan dan cara berpikir yang sehat,” katanya.
Pesan tersebut menjadi relevan menyusul beredarnya kembali sejumlah video lama demonstrasi mahasiswa yang dinarasikan sebagai aksi terbaru. Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai masyarakat perlu berhati-hati karena penggunaan konten di luar konteks dapat mengubah kritik yang legitimate menjadi alat pembentukan opini berbasis disinformasi.
“Ketika informasi sengaja direkayasa untuk membentuk kebencian, maka yang terjadi bukan lagi kontrol sosial, melainkan operasi propaganda yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial,” ujar Iwan.
Ia menilai pemerintah tetap perlu merespons kritik secara cepat, transparan, dan berbasis data. Pada saat yang sama, masyarakat harus meningkatkan literasi digital dengan memeriksa sumber, waktu, konteks, serta kebenaran suatu unggahan sebelum menyebarkannya.
Dengan demikian, ruang demokrasi tetap perlu dijaga sebagai tempat kritik dan kontrol publik. Namun, penyampaian aspirasi akan lebih produktif apabila berpijak pada data, kajian, dan informasi terverifikasi sehingga energi mahasiswa benar-benar mendorong perbaikan kebijakan, bukan terseret provokasi atau disinformasi di ruang digital.
