Jaga Demokrasi Pilkada Papua, Pemerintah Antisipasi Gangguan OPM

PAPUA — Pemerintah dan aparat keamanan berkomitmen kuat untuk menjaga keamanan dan stabilitas demi kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua, meski menghadapi peningkatan ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Satuan Tugas Operasi Mantap Praja Cartenz II 2024 melakukan patroli skala besar di wilayah-wilayah rawan di Papua guna memberikan perlindungan kepada masyarakat selama pesta demokrasi tersebut berlangsung.

Kasatgas Banops OMPC II Papua Tengah, AKBP Herzoni Saragih, menyampaikan bahwa patroli ini melibatkan sekitar 75 personel dari Polda Papua, Brimob, dan Polres.

Langkah proaktif tersebut diambil untuk mengamankan proses kampanye hingga hari pemungutan suara pada 27 November.

“Patroli ini bertujuan untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya di masa kampanye Pilkada 2024,” katanya.

“Kehadiran Polri diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat, memberikan rasa aman, dan mengantisipasi segala bentuk gangguan,” ujar Herzoni.

Ia menambahkan bahwa patroli akan terus dilakukan di wilayah rentan agar masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa khawatir.

Gangguan dari OPM telah menyebabkan keresahan di kalangan warga dan aparat keamanan.

Lettu TNI Purba, Pasi Intel Batalyon 509, menjelaskan bahwa kelompok ini bahkan menargetkan kandidat kepala daerah selama kampanye berlangsung.

“Kelompok separatis kerap meminta dana keamanan pada kandidat politik yang bertarung dalam Pilkada. Jika permintaan tidak dipenuhi, mereka tak segan-segan mengeluarkan ancaman dan melakukan kekerasan,” ungkapnya.

Purba menegaskan bahwa aparat telah meningkatkan pengamanan di pusat kota dan lokasi strategis untuk mencegah serangan lebih lanjut, sekaligus mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi titik-titik rawan.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan adanya rencana OPM untuk menggagalkan kontestasi politik tingkat daerah itu demi tujuan politis tertentu.

“Di wilayah Papua, OPM terpantau mempunyai agenda untuk menggagalkan pilkada guna delegitimasi NKRI serta mencari perhatian dunia internasional,” ujarnya.

Agus juga menyampaikan bahwa peningkatan aksi OPM dipengaruhi oleh momentum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Lebih lanjut, Agus menyoroti adanya calon legislatif atau kepala daerah yang terafiliasi dengan OPM. Jika calon tersebut kalah, kemungkinan besar mereka akan melakukan aksi yang lebih besar.

Untuk itu, TNI di wilayah Papua akan terus memantau potensi intoleransi dan ketidakharmonisan sosial, berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pihak terkait untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berlangsung aman di Papua.

***