Jadikan Harga Obat Terjangkau Rakyat, Presiden Prabowo Luncurkan Apotek Desa

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program strategis Apotek Desa sebagai langkah konkret menjadikan harga obat terjangkau rakyat, termasuk masyarakat pedesaan dan pelosok Tanah Air. Program ini diumumkan Presiden Prabowo usai panen raya serentak bersama jajaran kementerian dan lembaga pangan di Majalengka, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

 

“Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat desa,” ujar Prabowo.

 

Ditambahkannya bahwa dengan adanya Apotek Desa, maka bukan tidak mungkin harga obat bisa lebih terjangkau hingga 10 persen bahkan sepertiga dari harga pada umumnya di kota.

 

“Obat-obat itu, obat istilahnya generik, obat mungkin kotaknya tidak terlalu berwarna-warni, tapi obatnya sama, yang bisa terjangkau oleh rakyat dalam harga yang mungkin bisa sepertiga, bahkan bisa 10% dari harga yang ada di kota-kota,” tambah Presiden.

 

Prabowo menargetkan koperasi tersebut dilengkapi fasilitas seperti gudang, pendingin hasil panen, serta kendaraan distribusi untuk mendukung rantai pasok.

 

“Setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya dua truk masing-masing,” jelasnya.

 

Presiden juga menegaskan bahwa koperasi di tingkat desa/kelurahan Merah Putih diharapkan menjual obat-obatan murah bagi masyarakat.

 

Senada, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memperkuat gagasan tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional PAPDESI di Solo, bulan April lalu.

 

Ia menyatakan bahwa keterlibatannya sebagai pembina organisasi desa bertujuan mendukung penuh program Apotek Desa.

 

“Keinginan presiden jelas. Koperasi desa jangan hanya dibentuk, tapi harus benar-benar jalan, di antaranya harus ada gerai sembako, klinik desa, apotek desa, simpan pinjam, _cold storage_ untuk ikan dan daging, serta penyedia pupuk,” ungkap Sudaryono.

 

Ia menyoroti inspirasi dari sistem layanan India.

 

“Di India, obat penurun darah tinggi harganya bisa 10% dari harga di Indonesia. Kita ingin warga desa punya akses kesehatan yang murah dan dekat,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Apotek Desa adalah bagian penting dalam transformasi layanan kesehatan komunitas.

“Klinik dan apotek desa berperan dalam menjalankan program pemerintah dalam layanan kesehatan masyarakat desa,” ujarnya.

Apotek Desa merupakan bagian dari grand design pembangunan 80 ribu koperasi di seluruh desa. Program ini telah menjangkau 100 desa hingga April 2025 dan ditargetkan hadir di 10.000 desa pada 2027 sebagai simbol nyata kehadiran negara hingga ke akar rumput. (*)

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By 0

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

All Rights Reserved © 2025