Istana Komitmen Fokus Kerja Nyata Meski Kepuasan Publik Presiden Prabowo Tinggi

Istana Komitmen Fokus Kerja Nyata Meski Kepuasan Publik Presiden Prabowo Tinggi

*Jakarta* – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden RI, mengatakan pemerintah tetap fokus pada kerja nyata meski kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen.

 

Menurut Prasetyo Hadi, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 79,9 persen diposisikan sebagai refleksi kepercayaan masyarakat, namun bukan tujuan utama pemerintahan.

 

Istana menegaskan bahwa fokus Presiden tetap pada percepatan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan. Sikap tidak berpuas diri ini memperkuat citra kepemimpinan Presiden Prabowo yang berorientasi pada kerja nyata, keberpihakan pada rakyat, serta komitmen jangka panjang dalam membangun kesejahteraan nasional secara berkelanjutan.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta. Fokus utama pemerintah adalah mengurangi beban serta mengatasi berbagai masalah yang ada di tengah masyarakat.

 

“Hasil survei bukanlah tujuan utama dari kerja-kerja pemerintah. Pemerintah justru lebih memfokuskan diri pada pelaksanaan dan percepatan program-program prioritas. Langkah ini diambil untuk memastikan dampak positif dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas,” jelasnya.

 

Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tidak menjadikan hasil survei sebagai target yang harus dikejar. Prioritas utama tetap pada percepatan implementasi program-program yang diyakini dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk fokus pada aksi nyata.

 

“Program-program yang digulirkan dirancang untuk secara efektif mengurangi beban dan menyelesaikan berbagai isu sosial. Salah satu contoh konkret adalah rencana renovasi 300.000 sekolah di berbagai daerah di seluruh tanah air. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di Indonesia”, tuturnya.

 

Pemerintah bertekad untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan tersebut. Fokus saat ini meliputi upaya penghapusan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. “Musuh kita hari ini itu (kemiskinan),” ujar Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi.

 

Prasetyo Hadi menekankan bahwa meskipun hasil survei kepuasan kinerja Presiden positif, pemerintah tidak berpuas diri. Masih banyak program yang perlu dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Masih banyak yang kami belum puas terhadap program-program yang kami inginkan cepat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.

 

Pemerintah ingin bekerja sekeras-kerasnya untuk mencapai target tersebut, yakni mengurangi kesulitan masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan publik secara menyeluruh. Fokus pada program-program esensial menjadi prioritas utama.

 

Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia memang menunjukkan angka kepuasan yang tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sebanyak 79,9 persen dari total responden menyatakan puas dengan kepemimpinan beliau. Angka ini menunjukkan dukungan publik yang kuat terhadap arah pemerintahan.

 

Dari persentase tersebut, 13 persen responden menyatakan “sangat puas”, sementara 66,9 persen lainnya menyatakan “puas”. Survei ini melibatkan 1.220 responden yang representatif dari berbagai kalangan masyarakat. Metodologi survei dirancang untuk menangkap pandangan publik secara akurat.

 

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti tingginya approval rating ini. Ia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan Presiden Prabowo cukup tinggi.

 

“Angka tersebut bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil survei serupa untuk Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada awal pemerintahannya tahun 2004, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada 2014 setelah memenangkan pemilihan presiden”, tandasnya

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025