Investasi di IKN Nusantara Naik Drastis

Investasi di IKN Nusantara Naik Drastis

Oleh : Ridwan Alamsyah

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih dalam proses pembangunan tetapi sudah banyak investor yang ingin berinvestasi di sana.

Hal ini sangat bagus karena akan mempercepat proses pembangunan, sehingga IKN akan jadi green city yang hijau dan modern. Para investor percaya bahwa IKN akan jadi kota masa depan yang canggih tetapi tetap ramah lingkungan.

Ibu kota negara akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rencananya, IKN Nusantara akan siap huni 2 tahun lagi, dan upacara hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2024 tidak dilangsungkan di Jakarta tetapi di Istana Kepresidenan IKN di Borneo.

Oleh karena itu pembangunannya terus dilakukan agar sesuai dengan jadwal dan target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mendukung pembangunan IKN maka pemerintah mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di sana. Dengan sistem kerja sama maka akan saling menguntungkan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa minat investasi di IKN Nusantara meningkat 25 kali lipat dari total lahan yang ditawarkan tahun 2022. Lahan tersebut akan menjadi fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perkantoran.

Menteri Basuki menambahkan, investasi pada fasilitas pendidikan tidak hanya untuk perguruan tinggi, tetapi juga sekolah internasional. Di antaranya Universitas Multimedia Nusantara dan Jakarta International School. Kemudian, ada juga lembaga riset swasta, perumahan, RS Nasional, dll. Salah satu RS yang tertarik dengan IKN adalah RS Hermina.
Investasi di berbagai sektor akan sangat baik karena membuat IKN menjadi ibu kota yang lengkap fasilitasnya. Para penduduk baru IKN (yang merupakan pegawai negeri pindahan dari DKI Jakarta) bisa menyekolahkan anaknya di sekolah berkualitas baik. Mereka juga menikmatif fasilitas kota yang modern seperti kendaraan listrik. Berkat bantuan investor maka IKN jadi tempat yang canggih.
Jika investasi meningkat drastis maka akan sangat bagus karena pembangunan IKN Nusantara akan sesuai target dan membuatnya jadi kota masa depan yang hijau dan canggih. Para investor juga yakin akan IKN karena suka akan konsepnya. Tak hanya jadi kota modern tetapi juga green city dan sponge city. Di mana kota ini berada di tengah hutan yang asri, dan pembangunannya tidak akan merusak lingkungan.
Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia dan pemerintah tidak akan membabat hutan demi pembangunan IKN. Para investor juga memahaminya dan mereka akan membangun IKN tanpa harus merusak lingkungan. Masyarakat tidak usah takut akan kedatangan penanam modal karena mereka tidak akan memotong pohon atau mencuri kekayaan alam Indonesia, melainkan akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun IKN.
Para investor juga suka akan konsep sponge city pada IKN karena akan menyerap kelebihan air hujan. IKN Nusantara akan bebas banjir, tidak seperti DKI Jakarta. Mereka yakin kota ini akan jauh lebih baik daripada Jakarta, oleh karena itu yakin dan menanamkan modalnya di sana.
Pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya untuk para investor. Apalagi para investor mendapatkan jaminan langsung dari Presiden Indonesia. Presiden Jokowi menyatakan bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan upaya bersama dari seluruh pihak, termasuk para investor. Oleh karena itu pemerintah membuka peluang bagi para investor untuk mewujudkan transformasi peradaban Indonesia.
Presiden Jokowi juga menambahkan, berinvestasi di IKN Nusantara adalah kesempatan emas yang tidak bisa terulang lagi. Para penanam modal boleh masuk ke sektor manapun. Misalnya di financial center, health care center, education center, housing area, dan tourism area.
Jika sudah ada garansi dari Presiden Jokowi maka para investor akan semakin mantap dalam menanamkan modalnya di IKN Nusantara. Di antara para penanam modal adalah grup Ciputra yang selama ini dikenal sebagai ‘raja’ bisnis properti. Selain itu, ada pula penanam modal asing dari China, Taiwan, Arab Saudi, dan negara-negara lain. Juga ada IKEA, perusahaan furnitur asal Swedia.
Para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di IKN Nusantara karena benar-benar dimulai dari infrastruktur dasar sehingga nanti akan berharga sangat tinggi. Kemudian, harga tanahnya masih murah. Di IKN juga punya konsep bagus yakni kota hijau yang berteknologi tinggi, sehingga mereka makin yakin untuk berinvestasi di sana.
Total investasi di IKN adalah lebih dari Rp500 Triliun. Sebanyak 20% berasal dari dana APBN, sementara sisanya dari investor asing. Pemerintah memastikan semuanya bisa berjalan lancar sesuai rencana, sehingga investasi ini akan saling menguntungkan.
Investasi di IKN Nusantara naik drastis sampai 25 kali lipat. Pemerintah sangat senang karena para penanam modal asing percaya bahwa IKN Nusantara akan jadi masa depan Indonesia. Dengan konsep green city, sponge city, dan modern city, IKN akan jadi kota yang canggih dan hijau.
)* Penulis adalah Kontributor Persada Institute

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025