• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Investasi dan Hilirisasi Era Presiden Prabowo Langkah Strategis Wujudkan Kemandiriaan Ekonomi

Investasi dan Hilirisasi Era Presiden Prabowo Langkah Strategis Wujudkan Kemandiriaan Ekonomi

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 16 March 2025

Investasi dan Hilirisasi Era Presiden Prabowo Langkah Strategis Wujudkan Kemandiriaan Ekonomi

Oleh : Aditya Akbar

Pemerintah terus mengakselerasi investasi untuk memperkuat industri hilirisasi di berbagai sektor strategis. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Presiden Prabowo Subianto telah mengimplementasikan kebijakan hilirisasi dan investasi sebagai bagian dari strategi besar transformasi ekonomi Indonesia.

Pemerintahannya berkomitmen untuk memastikan bahwa nilai tambah dari sumber daya alam dapat dinikmati di dalam negeri, bukan hanya sebagai bahan mentah yang diekspor. Melalui langkah ini, Indonesia semakin menarik investasi besar di sektor pertambangan, energi, dan industri manufaktur.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah menargetkan investasi besar untuk mendorong hilirisasi industri. Sektor yang menjadi fokus mencakup minyak dan gas, pertambangan, pertanian, serta kelautan. Menurut Bahlil, pemerintah menargetkan investasi hilirisasi sekitar USD618 miliar hingga tahun 2025 guna mempercepat transformasi ekonomi nasional.
Sebagai tahap awal, pemerintah telah menyiapkan 21 proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai USD40 miliar. Beberapa proyek ini akan didanai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebagai bentuk nyata dalam mempercepat realisasi program.
Salah satu proyek utama adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan kapasitas penyimpanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi nasional selama 30 hari, proyek ini akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas energi.
Di sektor energi, pemerintah juga merancang pembangunan penyulingan minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari, menjadikannya salah satu fasilitas pengolahan terbesar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, memastikan ketersediaan energi dalam negeri, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok energi nasional.
Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah mengembangkan program gasifikasi batu bara untuk memproduksi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG. Proyek ini akan dikembangkan di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan dengan pendekatan berbasis sumber daya dalam negeri. Dengan strategi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa hilirisasi dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian lokal.
Presiden Prabowo telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, termasuk sektor mineral, perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa hilirisasi tidak hanya berfokus pada satu sektor tertentu, tetapi dapat menciptakan dampak luas bagi perekonomian nasional.
Senada, Ekonom CORE Indonesia, Muhammad Faisal mengungkapkan program hilirisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah merupakan rencana yang baik mengingat masih banyak komoditas tanah air yang kurang dikembangkan sehingga kurang memiliki nilai tambah. Selain itu, program tersebut juga berkaitan dengan efek domino yang akan dirasakan di dalam negeri seperti salah satunya penciptaan lapangan pekerjaan
Kebijakan hilirisasi ini dipandang sebagai langkah positif yang akan meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas di Indonesia. Hilirisasi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Dengan adanya hilirisasi di sektor pertanian, misalnya, harga pangan dalam negeri bisa lebih stabil dan lebih banyak petani yang mendapatkan manfaat ekonomi.
Namun, masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan dari pengalaman hilirisasi sebelumnya. Program hilirisasi nikel, misalnya, masih menghadapi tantangan dalam menciptakan keterkaitan dengan ekonomi lokal di sekitar lokasi smelter. Selain itu, dampak lingkungan juga harus menjadi perhatian utama agar industri hilirisasi tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat sekitar.
Hilirisasi bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian nasional. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan meningkatkan nilai tambahnya di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dan impor produk jadi.
Investasi dalam hilirisasi juga akan menciptakan efek berganda yang besar. Selain membuka lapangan kerja baru, industri hilirisasi akan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di dalam negeri. Ini menjadi peluang bagi generasi muda untuk berperan dalam transformasi industri dan membangun ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan.
Keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dan investasi dari sektor swasta, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam berbagai aspek, mulai dari meningkatkan kesadaran akan pentingnya hilirisasi hingga menjadi bagian dari ekosistem industri yang berkembang.
Masyarakat perlu mendukung produk-produk dalam negeri yang dihasilkan melalui proses hilirisasi. Dengan meningkatkan konsumsi produk lokal, masyarakat turut memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Dalam jangka panjang, hilirisasi akan menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas, sangat dibutuhkan agar program ini dapat berjalan dengan optimal. Dengan semangat kolaborasi, kita bisa memastikan bahwa investasi dan hilirisasi akan membawa manfaat nyata bagi masa depan Indonesia.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

November 7, 2026

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat

November 6, 2026

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat JAKARTA – Kondisi perekonomian Indonesia dinilai…

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Ketidakpastian Global  Oleh: Agus Yanuar Perekonomian Indonesia memperlihatkan daya tahan di tengah ketidakpastian global dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026. Angka yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih bergerak positif, meskipun belum menyamai capaian awal tahun. Kinerja ini menjadi modal untuk menjaga optimisme, sekaligus pengingat bahwa ketahanan ekonomi perlu diperkuat melalui kebijakan konsisten dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 mencapai 5,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut memang lebih rendah daripada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen, tetapi meningkat dibandingkan kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen dan kuartal III 2025 sebesar 5,04 persen. Perbandingan tersebut memperlihatkan momentum perekonomian masih terjaga, meskipun perkembangan setiap kuartal perlu dicermati agar perlambatan tidak berlanjut. BPS mencatat produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada kuartal III 2026 mencapai Rp6.741 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun. Seluruh lapangan usaha berhasil membukukan pertumbuhan positif. Kondisi ini menunjukkan pergerakan ekonomi tidak hanya bergantung pada satu bidang, melainkan ditopang berbagai sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Edy Mahmud menyebutkan bahwa gabungan kelima sektor tersebut mencakup sekitar 65,31 persen dari total PDB nasional. Industri pengolahan memberikan kontribusi 19,22 persen, disusul pertanian 13,46 persen, perdagangan 13,24 persen, konstruksi 10,20 persen, serta pertambangan sebesar 9,19 persen. *Penulis merupakan pengamat kebijakan publik Dari sisi pertumbuhan, industri pengolahan meningkat 5,87 persen dan berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut memperlihatkan peran industri dalam menciptakan nilai tambah, menjaga produksi, serta mendukung rantai pasok dan kesempatan kerja. Perdagangan tumbuh 7,14 persen dan konstruksi mencapai 6,42 persen, sementara pertambangan kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,91 persen. Adapun pertanian hanya tumbuh 0,46 persen. Angka ini patut menjadi perhatian karena pertanian berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, penghidupan masyarakat pedesaan, dan stabilitas harga kebutuhan sehari-hari.…

Ketahanan Ekonomi RI Menjadi Modal Menjaga Optimisme Nasional

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Ketahanan Ekonomi RI Menjadi Modal Menjaga Optimisme Nasional  Oleh: Abdul Gofar Ketahanan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempertahankan optimisme nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,47 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada triwulan III 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih berada dalam jalur positif dengan dukungan berbagai sektor produktif, peningkatan perdagangan, serta penguatan industri manufaktur. Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga konstan tercatat mencapai Rp3.633,2 triliun, sedangkan berdasarkan harga berlaku mencapai Rp6.741,0 triliun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut memperlihatkan kemampuan Indonesia menjaga momentum pembangunan di tengah berbagai tantangan perekonomian internasional. Menurutnya, industri pengolahan menjadi sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan andil mencapai 1,20 poin persentase. Selain itu, perdagangan menyumbang 0,94 poin persentase, konstruksi sebesar 0,62 poin persentase, serta sektor informasi dan komunikasi memberikan kontribusi 0,49 poin persentase. Industri pengolahan sendiri mengalami pertumbuhan sebesar 5,87 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan tersebut didukung permintaan pasar domestik maupun internasional yang semakin membaik. Salah satu subsektor yang memperlihatkan perkembangan positif adalah industri makanan dan minuman dengan pertumbuhan 7,09 persen. Kinerja ini ditopang peningkatan ekspor Crude Palm Kernel Oil (CPKO), produk turunan minyak kelapa sawit atau CPO, serta pemanfaatannya untuk kebutuhan produksi biodiesel di dalam negeri. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional juga mencatatkan pertumbuhan 8,10 persen seiring meningkatnya produksi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan pupuk menjelang musim tanam. Sementara itu, industri logam dasar tumbuh mencapai 9,94 persen berkat peningkatan ekspor berbagai komoditas, termasuk katoda tembaga, nickel matte, dan aluminium. Perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil serta sepeda motor, turut menunjukkan perkembangan dengan pertumbuhan 7,14 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2025 sebesar 5,46 persen dan tahun 2024 sebesar 4,85 persen. Sebelum pengumuman pertumbuhan ekonomi tersebut, sejumlah indikator makroekonomi juga telah memberikan gambaran positif mengenai kondisi perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai stabilitas harga, perkembangan industri manufaktur, dan kinerja perdagangan luar negeri menjadi tiga faktor penting yang menjaga kekuatan ekonomi Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya mempertahankan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan melalui koordinasi kebijakan yang berkelanjutan. Dari sisi harga, inflasi Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan, masih berada dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5±1 persen. Inflasi inti juga melambat menjadi 2,56 persen, sedangkan inflasi harga yang diatur pemerintah mencapai 3,24 persen. Meskipun demikian, kelompok pangan bergejolak masih perlu mendapatkan perhatian karena mengalami inflasi 5,81 persen akibat kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan tomat. Fenomena El Niño yang memperpanjang musim kemarau turut memengaruhi produksi dan ketersediaan sejumlah komoditas pangan.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.