• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Khazanah»Institusi Agama Garda Terdepan Tangkal Radikalisme

Institusi Agama Garda Terdepan Tangkal Radikalisme

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 4 March 2022

Institusi Agama Garda Terdepan Tangkal Radikalisme

Oleh : Siti Fauziah

Radikalisme adalah ‘virus’ yang wajib dicegah karena bisa menghancurkan Indonesia. Untuk meminimalisir radikalisme maka institusi agama seperti pesantren perlu menjadi garda terdepan untuk menangkal paham terlarang tersebut.

Sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak, maka wajar jika ada banyak pula pesantren di Indonesia. Dari Sumatera, sampai di Jawa dan pulau lain, pesantren bertebaran, dan menjadi lembaga belajar yang dipercaya oleh banyak orang. Ketika sudah lulus maka santri bisa menjadi ustad, melanjutkan kuliah, atau berwirausaha.

Akan tetapi maraknya pesantren di Indonesia perlu dibentengi agar bisa mencegah radikalisme. Penyebabnya karena santri adalah calon ustad dan bekerja dengan ceramah, dan mendapatkan tempat terhormat di masyarakat. Mereka wajib membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran radikalisme.

Sebaliknya, jika para santri malah terseret radikalisme, mereka bisa kacau-balau karena menyebarkan hal yang salah.

Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan menyatakan bahwa para santri juga wajib paham bahwa radikalisme sudah ada di media sosial, sehingga tidak boleh larut dalam euforia Facebook dan Instagram. Waspadalah dan jangan sampai malah terpengaruh oleh kelompok radikal yang dikenal melalui media sosial.

Sementara itu, Pancasila juga diajarkan di pesantren, karena mereka tidak hanya diajarkan ilmu agama dan tatacara beribadah. Pancasila memang wajib diajarkan di lembaga pendidikan di mana saja, karena menjadi jatidiri tiap WNI.

Seorang santri wajib memiliki rasa nasionalisme yang tinggi karena mencintai negeri adalah salah satu hal yang baik.

Jika para santri memahami Pancasila maka mereka akan lebih toleran, karena memahami di Indonesia ada banyak suku, bahasa, kultur, dan ada enam keyakinan yang diakui oleh negara. Sehingga ketika santri terjun di masyarakat, tidak akan kaget, karena memang kita hidup di negara yang pluralis.
Toleransi wajib diajarkan karena akan mengajari para santri untuk mencegah radikalisme. Jika mereka penuh toleransi maka akan memahami orang lain dan tidak akan emosi ketika melihat pernak-pernik perayaan umat dengan keyakinan lain. Dengan begitu, akan ada rasa damai yang terpancar, baik saat di pesantren maupun di tengah masyarakat.
Para santri yang dinyatakan lulus, lalu menjadi penceramah, pedagang, mahasiswa, dll. Apapun profesinya maka mereka wajib memberantas radikalisme. Caranya dengan meluruskan yang salah. Misalnya ketika ada hoaks dan propaganda maka akan diperingatkan bahwa itu salah.
Santri-santri bisa berdakwah tak hanya secara langsung, tetapi juga di tempat lain seperti grup WA. Mereka menjelaskan kepada kawan-kawan di grup tersebut bahwa radikalisme salah dan kekerasan tidak akan pernah dibenarkan. Penyebabnya karena nabi sendiri tidak pernah berdakwah dengan cara yang keras, melainkan dengan lemah lembut.
Selain itu, para santri juga berdakwah di atas mimbar jumatan. Isi ceramahnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa dan pentingnya untuk memiliki rasa nasionalisme. Sebagai warga negara yang baik, maka jamaah tak hanya rajin untuk salat berjamaah dan mengaji, tetapi juga wajib menghindari radikalisme karena paham itu berbahaya dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Pesantren memang jadi benteng yang kuat dalam mencegah radikalisme. Jangan sampai radikalisme tumbuh subur di sana karena menyalahi aturan. Pesantren harus lurus dan nasionalis, karena seorang umat yang taat juga wajib untuk menuruti perintah dari pemerintah. Penyebabnya karena semua aturan dibuat demi kemaslahatan masyarakat.
Para santri yang terjun ke masyarakat sadar bahwa ia jadi sorotan. Oleh karena itu mereka berusaha jadi lebih baik dan berdakwah dengan cara lurus, serta anti radikalisme.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

July 21, 2026

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

July 21, 2026

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia Oleh: Shafiq Tauqy Optimisme Indonesia menjadi…

Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa Jadi Fokus Taklimat Presiden

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa Jadi Fokus Taklimat Presiden Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk…

Taklimat Presiden Soroti Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Efisiensi BUMN

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Soroti Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Efisiensi BUMN Presiden Prabowo Subianto menyoroti percepatan pembangunan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.