Inovasi dan Kolaborasi dalam AIS Forum 2023 di Bali Akan Segera Dimulai

Inovasi dan Kolaborasi dalam AIS Forum 2023 di Bali Akan Segera Dimulai

Bali – Pulau Dewata, Bali, akan menjadi pusat perhatian dunia kembali karena Indonesia menjadi tuan rumah untuk Archipelagic and Islands States (AIS) Forum 2023 pada 11 Oktober 2023. Acara ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan pemimpin dan delegasi negara-negara kepulauan, yang akan berkumpul di Bali untuk merumuskan inovasi dan kolaborasi dalam upaya menjaga kelautan yang sehat dan lestari.

Sekretaris Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Ayodhia GL Kalake mengungkapkan bahwa forum ini tidak hanya ada untuk menjawab tantangan sesama negara-negara pulau tetapi juga akan memungkinkan inovasi dan kolaborasi dalam membuka pasar baru.

Tujuan utama forum ini, adalah mempromosikan kerja sama regional yang lebih erat dalam melindungi dan melestarikan sumber daya laut, serta memastikan keberlanjutan ekonomi bagi negara-negara anggota.

“Tujuannya AIS Forum untuk menjawab tantangan bersama. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi segmen-segmen khusus untuk mencari pasar baru,” tutur Ayodhia.

Pemerintah Indonesia telah bersiap menyambut kedatangan para tamu dengan antusias karena AIS Forum 2023 merupakan kesempatan emas untuk negara-negara anggota untuk berkolaborasi dalam menjaga ekosistem kelautan yang rentan.

Ayodhia juga mengemukakan bahwa anggota AIS Forum didominasi negara berkembang yang dapat mendorong kerjasama mendukung ekonomi biru bagi kebermanfaatan untuk masyarakat utamanya masyarakat pesisir.

“Pada intinya kita mendorong blue economy, pengembangan laut yang berkelanjutan termasuk dari wisata baharinya,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sora Lokita menegaskan AIS Forum adalah inisiasi Indonesia untuk merespon kepentingan serta keinginan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat pesisir akan menjadi fokus utama dalam forum ini. Banyak negara kepulauan memiliki komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan mereka. AIS Forum akan membahas upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memberikan mereka akses yang lebih baik ke sumber daya laut yang berkelanjutan.

“Banyak sekali program dan solusi konkret. Kita tidak mau hanya ngomong-ngomong, kita mau program konkrit. Ini yang menarik bagi negara pulau dan kepulauan,” jelas Sora.

“Ini juga yang membuat mereka nyaman untuk bisa berkolaborasi dengan Indonesia,” imbuhnya.

Senior Adviser for Climate and Environmental Governance United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia, Dr. Abdul Wahid Situmorang juga menambahkan, Indonesia menawarkan solusi yang bisa dipergunakan dan diadaptasi di seluruh negara, baik maju maupun berkembang.

“Oleh karena itu, di Sekretariat AIS Forum sekarang ini, kami mengumpulkan berbagai macam solusi yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, oleh para pemangku kepentingan yang ada di Indonesia dan juga para pemangku kepentingan di negara pulau dan kepulauan yang lainnya,” ucapnya.

Bali sebagai lokasi venue KTT AIS Forum pun telah mulai merasakan gegap gempita antusiasme delegasi. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali berdampak pada meningkatnya okupansi hotel di Kawasan Nusa Dua hingga di atas 80 persen.

“Sudah mulai banyak bookingan. Itu kan ada delapan negara yang ikut. Untuk (hotel) di Nusa Dua areal khususnya meningkat. Kalau Nusa Dua area sangat bagus di atas 80 persen (okupansi hotel) untuk saat ini,” kata I Gusti.

 

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital 

By 0

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital  Oleh : Gavin Asadit Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat. Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah. Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global. …

All Rights Reserved © 2025