Inflasi Terkendali dan Daya Beli Terjaga, Sinyal Positif bagi Ekonomi Nasional
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat pengendalian harga pangan strategis untuk menjaga laju inflasi nasional tetap berada dalam rentang sasaran. Pada Mei 2026, inflasi nasional secara tahunan tercatat sebesar 3,08 persen atau masih berada dalam target pemerintah di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, inflasi nasional masih terkendali meski terdapat sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai. Menurutnya, kenaikan terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sektor transportasi, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.
“Khusus untuk makanan, minuman, tembakau, posisi masih pada cabai ya. Cabai yang paling tinggi 0,08 diikuti minyak goreng,” ujar Tito.
Tito menegaskan pemerintah daerah perlu terus mencermati perkembangan harga komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Namun, ia menyebut bahan pangan pokok utama seperti beras relatif terjaga.
“Nah yang mungkin perlu diwaspadai adalah minyak goreng. Karena minyak goreng adalah kebutuhan utama. Ada 165 kabupaten kota yang tadi di kenaikan, 73 yang mengalami penurunan,” ungkap Tito.
Ia juga mengapresiasi pengendalian harga beras yang dinilai semakin baik. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), beras tidak lagi masuk dalam kelompok utama penyumbang inflasi bulanan.
“Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama inflasi month to month,” kata Tito.
Menurutnya, kondisi tersebut penting karena beras selama ini kerap menjadi komoditas utama yang memengaruhi inflasi nasional.
“Beras itu biasanya yang menjadi penyumbang utama, itu yang menjadi concern dan kebutuhan utama masyarakat. Sekarang relatif cukup baik dijaga,” ujarnya.
Meski harga beras relatif terkendali, Tito tetap mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga kewaspadaan. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan, masih terdapat 116 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, sementara 50 kabupaten/kota mengalami penurunan.
“Beras memang ada beberapa daerah yang naik, tapi naiknya sedikit 116 kabupaten kota. Yang turun juga ada 50 kabupaten kota. Jadi good news-nya, beras bagus,” tambah Tito.
Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa inflasi beras berhasil dijaga dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, inflasi beras terakhir yang cukup tinggi terjadi pada Mei 2024 sebesar 3,59 persen. Pada Mei 2026, inflasi beras turun jauh menjadi 0,38 persen.
Untuk menjaga stabilisasi harga pangan, Amran meminta seluruh kepala daerah terus menggencarkan pasar murah bersama Bulog dan ID Food. Menurutnya, intervensi pasar tidak hanya penting bagi konsumen, tetapi juga dapat membantu menjaga harga di tingkat peternak.
“Kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kita aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah. Kalau bisa, Bulog membantu dan juga ID Food dengan pasar murah supaya menjadi offtaker dari telur dan ayam,” ujar Amran.
Program pasar murah yang dikoordinasikan Bapanas bersama pemerintah daerah dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Sejak Januari hingga awal Juni 2026, GPM telah digelar sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.
