Indonesia Siap Bahas Empat Isu Prioritas dalam Indonesia Africa Forum 2024

Indonesia Siap Bahas Empat Isu Prioritas dalam Indonesia Africa Forum 2024

Bali – Indonesia siap bahas empat isu prioritas dalam Indonesia Africa Forum (IAF) Ke-2 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, mulai 1-3 September 2024. Dalam perhelatan ini, Indonesia, sebagai tuan rumah, mengangkat empat isu prioritas dengan fokus pada sektor ekonomi, dengan target kesepakatan bisnis mencapai 3,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp54,69 triliun.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala N Mansury, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, kesepakatan bisnis antara Indonesia dan Afrika sudah mendekati angka 3 miliar dolar AS.
“Kerja sama swasta dan BUMN antara Indonesia dan Afrika targetnya adalah 3,5 miliar dolar AS. Hingga saat ini sudah mendekati 3 miliar,” kata Pahala.

Empat isu prioritas yang dibahas di forum ini mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, sektor kesehatan, dan ketahanan mineral kritis. Pada sektor ketahanan pangan, Indonesia melihat Afrika sebagai pasar nontradisional dengan potensi besar.

“Afrika memiliki potensi seperti lahan yang luas dan iklim yang baik, serta potensi perdagangan dan rantai pasok sektor pangan yakni pupuk dan pengembangan biofuel,” jelas Pahala.

Sektor ketahanan energi menjadi isu kedua yang penting untuk kerja sama. Menurut Pahala, Afrika menyimpan 10 persen cadangan minyak dunia, sehingga menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan kerja sama di bidang energi, baik fosil maupun terbarukan.

“Kita harap ada beberapa pengembangan energi baru terbarukan seperti tenaga surya ataupun geothermal, masih dijajaki terus dan semoga bisa finalisasi,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, Pahala menyebutkan bahwa kebutuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan di Afrika cukup tinggi. Ia menyoroti adanya kerja sama antara Biofarma dan Kimia Farma dengan negara-negara Afrika.

“Di sektor kesehatan cukup banyak kesempatan, dan kita juga ajak dari Biofarma dan Kimia Farma. Kimia Farma sudah mulai dari beberapa negara tertentu. Kita berharap juga bahwa ini bisa terus dilanjutkan,” kata Pahala.

Isu prioritas keempat adalah ketahanan mineral kritis, yang penting dalam transisi energi global. Indonesia dan Afrika memiliki cadangan mineral seperti nikel, kobalt, grafit, dan mangan, yang diperlukan untuk produksi komponen dan baterai kendaraan listrik.

“Jadi 55 persen dari cadangan kobalt dunia adanya di Afrika. Ini menjadi salah satu hal dengan upaya Indonesia membangun hilirisasi, khususnya terkait hilirisasi mineral kritis,” ungkapnya.
Forum ini dihadiri oleh kepala negara dan pejabat tinggi dari berbagai negara Afrika, serta dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pahala menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Afrika sebagai bagian dari Global South, dengan tema “Bandung Spirit for Africa’s Agenda 2063” yang diusung dalam IAF Ke-2 ini.

IAF ke-2 mengundang 28 kepala negara/pemerintahan dari Afrika serta 800 peserta dari wakil pemerintah, organisasi internasional dan regional, dan kalangan bisnis.

“Partisipasi media sangat penting untuk memastikan bahwa pesan dan tujuan forum ini dapat diterima dengan baik oleh khalayak luas,” tutup Pahala, mengundang rekan-rekan media untuk berperan aktif dalam mempublikasikan rangkaian acara IAF Ke-2 di berbagai platform. []

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025