Indonesia Bersiap Masuki Fase Endemi, Masyarakat Wajib Taat Prokes

Indonesia Bersiap Masuki Fase Endemi, Masyarakat Wajib Taat Prokes

Oleh : Zakaria

Saat ini, Indonesia bersiap masuk fase endemi karena kondisi sudah cukup stabil dan tidak ada lonjakan pasien.

Tidak ada potensi terjadinya gelombang keempat corona seperti tahun lalu. Namun masyarakat harus waspada karena virus Covid-19 masih ada, dan mereka harus terus berdisiplin dalam melakukan protokol kesehatan.

Ketika pandemi baru dimulai tahun 2020, masyarakat ketakutan terkena corona, dan mereka langsung memborong masker, face shield, hand sanitizer, dan herbal seperti jahe, agar tetap terhindar dari virus Covid-19. Imbauan untuk di rumah saja langsung ditepati.

Masyarakat juga bergaya hidup sehat dengan berolahraga (umumnya bersepeda) dan menjaga higienitas lingkungan.

Namun ketika pandemi sudah hampir 3 tahun durasinya, kedisiplinan akan protokol kesehatan mulai terlihat kendor. Pertama, sudah jarang ada orang yang memakai masker, terutama saat mengendarai sepeda motor.

Kedua, banyak event yang digelar besar-besaran dan tidak mematuhi protokol kesehatan karena tidak bisa jaga jarak.
Padahal saat ini masa transisi menuju status endemi dan pandemi bisa segera berakhir, karena cakupan vaksinasi dosis pertama sudah lebih dari 90%. Ketua Satgas IDI PB Profesor Zubairi menyatakan bahwa dari sejumlah indikator yang ada, fase pandemi sudah hampir berakhir, dan berganti dengan endemi.
Kondisi endemi adalah ketika suatu penyakit (dalam hal ini corona) masih ada tetapi sudah terbatas penularannya. Penyakitnya hanya ada di wilayah tertentu dan penularannya dapat dikendalikan. Contoh dari endemi adalah penyakit malaria di Kalimantan dan Papua.
Profesor Zubairi melanjutkan, indikator memasuki masa endemi adalah positivity rate corona di bawah 3 persen. Sedangkan angka kematian pasien dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit rendah sekali. Masyarakat akan akrab dengan istilah endemi, setelah menjalani pandemi selama lebih dari 2 tahun.
Per tanggal 16 Oktober 2022, jumlah pasien corona ada 1.326 orang. Memang angka ini masih cukup mengkhawatirkan, tetapi sudah lebih rendah dibanding sebulan lalu, di mana ada 2.162 pasien. Berarti jumlah pasien Covid-19 berkurang hampir setengahnya, dan masyarakat lega karena penularan corona makin berkurang.
Sementara itu, dokter Syahril menyatakan bahwa Indonesia mengadopsi strategi WHO menuju fase endemi. Pertama, mensosialisasikan bahwa pandemi Covid-19 masih ada. Kedua, melakukan vaksinasi baik dosis pertama, kedua, maupun ketiga (booster). Ketiga, dengan memaksimalkan pengobatan corona dari hulu ke hilir, dan terakhir dengan pengendalian agar tidak ada lonjakan pasien.
Dalam artian, sosialisasi masih harus dilakukan agar banyak orang yang sadar bahwa saat ini masih masa pandemi, meski sudah hampir masuk ke fase endemi. Masyarakat harus tetap taat protokol kesehatan dan disuntik vaksin, agar selamat dari ganasnya corona. Kedisiplinan akan protokol kesehatan wajib ditingkatkan kembali.
Namun kelakuan masyarakat yang masih banyak melanggar protokol kesehatan harus diperingatkan, karena jika dilakukan secara massal, bisa menaikkan lagi jumlah pasien corona. Misalnya poin menjaga jarak, dan saat ini pasar serta tempat umum lain sudah penuh pengunjung dan mereka tidak peduli jika harus berdesakan. Begitu juga dengan tempat lain seperti terminal dan stasiun, riuh dengan para calon penumpang.
Padahal pelanggaran protokol kesehatan ini bisa menyebabkan klaster corona baru. Apalagi ketika ada orang yang belum divaksin. Mereka seenaknya sendiri, sudah tidak mau jaga jarak, tidak juga mengenakan masker. Orang tersebut jika berstatus OTG (orang tanpa gejala) akan menyebarkan droplet berisi virus Covid-19 di keramaian.
Oleh karena itu masyarakat dihimbau terus untuk mematuhi protokol kesehatan 10M, terutama memakai masker. Mengenakan masker adalah cara pertama untuk terhindar dari corona, karena OTG ada di mana-mana.
Dokter Reisa Broto Asmoro menyatakan bahwa efektivitas pemakaian masker hanya terjadi ketika minimal 75% orang dalam 1 ruangan mengenakannya. Oleh karena itu, masyarakat harus kompak dan memakai masker, agar terhindar dari resiko penularan corona. Bahkan WHO merekomendasikan untuk memakai masker ganda, dengan posisi masker kain di luar dan masker disposable di bagian dalam.
Saat semua orang tertib maka jumlah pasien Covid-19 akan berkurang drastis dan fase pandemi bisa lekas berakhir, karena cakupan vaksinasi hampir 100%. Dengan dimulainya fase endemi maka situasi mulai aman. Namun untuk selamat dari corona (karena penyakit ini masih ada di masa endemi), harus tetap taat protokol kesehatan 10M.
Selain taat protokol, masyarakat juga wajib mendapatkan vaksinasi sampai 3 dosis. Vaksinasi dan prokes adalah kunci agar tidak tertular corona. Jika sudah terlanjur sakit dan menderita selama 14 hari, akan sangat menyesal karena tidak segera vaksin tetapi malah ketularan corona.
Indonesia akan bersiap-siap memasuki fase endemi dan mengakhiri masa pandemi, karena kasus corona makin terkendali dan kematian akibat virus ini sangat minim. Namun untuk masuk ke fase endemi, syaratnya adalah harus taat protokol kesehatan 10M dan juga vaksinasi.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

 

PFII: Strategi Investasi Nasional, Merebut Kepercayaan Modal Dunia *) Oleh: Ahmad Zulfikar Persaingan memperebutkan modal global semakin ketat di tengah perubahan ekonomi dunia yang berlangsung cepat. Investor internasional tidak lagi hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga kepastian hukum, stabilitas, kemudahan investasi, serta kualitas ekosistem keuangan. Kondisi tersebut mendorong Indonesia membutuhkan instrumen baru yang mampu mempertemukan kekuatan ekonomi domestik dengan sumber pembiayaan global secara lebih efektif. Dalam konteks inilah pemerintah menyiapkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai hub keuangan berstandar global sekaligus strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi dunia. Kebutuhan tersebut berangkat dari besarnya potensi ekonomi Indonesia yang masih dapat dikembangkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pusat keuangan internasional karena Indonesia dinilai masih memiliki ruang perkembangan yang cukup besar sehingga membutuhkan perangkat yang mampu mendukung masuknya investasi dari berbagai negara. PFII diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan finansial internasional. Dengan adanya pusat finansial yang dirancang secara khusus, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mengoptimalkan arus modal global bagi kepentingan pembangunan nasional. Selanjutnya, peluang tersebut menjadi semakin relevan jika melihat besarnya dana global yang sedang mencari pusat finansial baru. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan pembentukan PFII bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat finansial internasional yang mampu menarik dana global untuk membiayai berbagai investasi strategis di dalam negeri. Menurut Hekal, dunia memiliki sekitar 3,2 triliun dolar AS dana keluarga kaya atau family office, dan sekitar 65 persen di antaranya disebut sedang mencari pusat finansial baru. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh transaksi di PFII akan menggunakan valuta asing sehingga keberadaannya tidak diarahkan untuk bersaing langsung dengan perbankan nasional dalam menghimpun dana masyarakat. Hekal menambahkan bahwa negara-negara yang berhasil membangun pusat finansial internasional mampu memperoleh tambahan pertumbuhan ekonomi hingga sekitar 0,5 persen terhadap PDB, sehingga PFII diharapkan dapat segera direalisasikan sebagai instrumen pembiayaan investasi sekaligus penggerak pertumbuhan nasional. Besarnya peluang tersebut tentu harus diikuti dengan tata kelola yang kredibel. Pusat finansial internasional tidak akan mampu bertahan hanya dengan menawarkan insentif investasi apabila tidak disertai kepastian regulasi dan sistem pengawasan yang kuat. Dalam hal ini, Direktur Eksekutif DEN Pantro Pander Silitonga menilai tingginya minat masyarakat terhadap teknologi blockchain dan aset kripto perlu diwadahi melalui komunikasi yang solid antara pelaku industri, regulator, dan parlemen. Pantro menjelaskan bahwa aset digital nantinya masuk dalam cakupan pengawasan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII yang memiliki kewenangan dalam perizinan, pemeriksaan, penegakan hukum administratif, hingga perlindungan konsumen terhadap berbagai instrumen finansial, derivatif, bursa, dan transaksi over-the-counter (OTC). Ia juga menilai kemudahan fiskal yang kompetitif dapat menjadi salah satu daya tarik PFII bagi investor global, tetapi pusat finansial tersebut harus diarahkan bukan sekadar sebagai tempat transit kapital, melainkan sebagai pintu masuk pembiayaan bagi sektor riil nasional. Dengan demikian, keberhasilan PFII tidak semestinya diukur hanya berdasarkan jumlah modal asing yang berhasil dihimpun. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan mengubah kapital global menjadi investasi produktif yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Dana yang masuk perlu diarahkan untuk memperkuat industri, infrastruktur, teknologi, energi, ekonomi digital, serta sektor-sektor strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Orientasi tersebut penting agar manfaat PFII tidak berhenti di pusat-pusat finansial, tetapi mengalir ke berbagai sektor ekonomi dan masyarakat secara lebih luas. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa daya tarik investasi berjalan beriringan dengan prinsip kehati-hatian. Kemudahan fiskal dan transaksi internasional memang diperlukan agar PFII kompetitif dibandingkan pusat finansial di negara lain, tetapi insentif tersebut harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kepastian hukum, perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, serta mekanisme penegakan hukum harus menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan investor. Tantangannya bukan sekadar menghadirkan fasilitas finansial, tetapi membangun kepercayaan bahwa Indonesia mampu menyediakan kepastian hukum, tata kelola yang kredibel, pengawasan yang kuat, serta peluang investasi yang produktif. Apabila seluruh fondasi tersebut dapat berjalan secara konsisten, modal global tidak hanya akan masuk ke Indonesia, tetapi dapat dikonversikan menjadi investasi, lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya menawarkan tempat untuk menempatkan modal, tetapi juga menawarkan ekosistem finansial yang aman dan memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang. Lebih jauh, PFII dapat menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur ekonomi yang semakin modern dan terintegrasi dengan rantai nilai global. Kehadiran pusat finansial internasional dapat memperluas akses pembiayaan bagi sektor-sektor produktif sekaligus memperkuat konektivitas Indonesia dengan investor dan institusi keuangan dunia. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperdalam pasar keuangan serta memperkuat kapasitas institusi dalam mengelola arus modal internasional. Dengan demikian, PFII menjadi bagian dari ekosistem kebijakan yang saling memperkuat untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. *) Pakar Ekonomi Makro

PFII: Strategi Investasi Nasional, Merebut Kepercayaan Modal Dunia *) Oleh: Ahmad Zulfikar Persaingan memperebutkan modal global semakin ketat di tengah perubahan ekonomi dunia yang berlangsung cepat. Investor internasional tidak lagi hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga kepastian hukum, stabilitas, kemudahan investasi, serta kualitas ekosistem keuangan. Kondisi tersebut mendorong Indonesia membutuhkan instrumen baru yang mampu mempertemukan kekuatan ekonomi domestik dengan sumber pembiayaan global secara lebih efektif. Dalam konteks inilah pemerintah menyiapkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai hub keuangan berstandar global sekaligus strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi dunia. Kebutuhan tersebut berangkat dari besarnya potensi ekonomi Indonesia yang masih dapat dikembangkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pusat keuangan internasional karena Indonesia dinilai masih memiliki ruang perkembangan yang cukup besar sehingga membutuhkan perangkat yang mampu mendukung masuknya investasi dari berbagai negara. PFII diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan finansial internasional. Dengan adanya pusat finansial yang dirancang secara khusus, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mengoptimalkan arus modal global bagi kepentingan pembangunan nasional. Selanjutnya, peluang tersebut menjadi semakin relevan jika melihat besarnya dana global yang sedang mencari pusat finansial baru. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan pembentukan PFII bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat finansial internasional yang mampu menarik dana global untuk membiayai berbagai investasi strategis di dalam negeri. Menurut Hekal, dunia memiliki sekitar 3,2 triliun dolar AS dana keluarga kaya atau family office, dan sekitar 65 persen di antaranya disebut sedang mencari pusat finansial baru. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh transaksi di PFII akan menggunakan valuta asing sehingga keberadaannya tidak diarahkan untuk bersaing langsung dengan perbankan nasional dalam menghimpun dana masyarakat. Hekal menambahkan bahwa negara-negara yang berhasil membangun pusat finansial internasional mampu memperoleh tambahan pertumbuhan ekonomi hingga sekitar 0,5 persen terhadap PDB, sehingga PFII diharapkan dapat segera direalisasikan sebagai instrumen pembiayaan investasi sekaligus penggerak pertumbuhan nasional. Besarnya peluang tersebut tentu harus diikuti dengan tata kelola yang kredibel. Pusat finansial internasional tidak akan mampu bertahan hanya dengan menawarkan insentif investasi apabila tidak disertai kepastian regulasi dan sistem pengawasan yang kuat. Dalam hal ini, Direktur Eksekutif DEN Pantro Pander Silitonga menilai tingginya minat masyarakat terhadap teknologi blockchain dan aset kripto perlu diwadahi melalui komunikasi yang solid antara pelaku industri, regulator, dan parlemen. Pantro menjelaskan bahwa aset digital nantinya masuk dalam cakupan pengawasan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII yang memiliki kewenangan dalam perizinan, pemeriksaan, penegakan hukum administratif, hingga perlindungan konsumen terhadap berbagai instrumen finansial, derivatif, bursa, dan transaksi over-the-counter (OTC). Ia juga menilai kemudahan fiskal yang kompetitif dapat menjadi salah satu daya tarik PFII bagi investor global, tetapi pusat finansial tersebut harus diarahkan bukan sekadar sebagai tempat transit kapital, melainkan sebagai pintu masuk pembiayaan bagi sektor riil nasional. Dengan demikian, keberhasilan PFII tidak semestinya diukur hanya berdasarkan jumlah modal asing yang berhasil dihimpun. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan mengubah kapital global menjadi investasi produktif yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Dana yang masuk perlu diarahkan untuk memperkuat industri, infrastruktur, teknologi, energi, ekonomi digital, serta sektor-sektor strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Orientasi tersebut penting agar manfaat PFII tidak berhenti di pusat-pusat finansial, tetapi mengalir ke berbagai sektor ekonomi dan masyarakat secara lebih luas. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa daya tarik investasi berjalan beriringan dengan prinsip kehati-hatian. Kemudahan fiskal dan transaksi internasional memang diperlukan agar PFII kompetitif dibandingkan pusat finansial di negara lain, tetapi insentif tersebut harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kepastian hukum, perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, serta mekanisme penegakan hukum harus menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan investor. Tantangannya bukan sekadar menghadirkan fasilitas finansial, tetapi membangun kepercayaan bahwa Indonesia mampu menyediakan kepastian hukum, tata kelola yang kredibel, pengawasan yang kuat, serta peluang investasi yang produktif. Apabila seluruh fondasi tersebut dapat berjalan secara konsisten, modal global tidak hanya akan masuk ke Indonesia, tetapi dapat dikonversikan menjadi investasi, lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya menawarkan tempat untuk menempatkan modal, tetapi juga menawarkan ekosistem finansial yang aman dan memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang. Lebih jauh, PFII dapat menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur ekonomi yang semakin modern dan terintegrasi dengan rantai nilai global. Kehadiran pusat finansial internasional dapat memperluas akses pembiayaan bagi sektor-sektor produktif sekaligus memperkuat konektivitas Indonesia dengan investor dan institusi keuangan dunia. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperdalam pasar keuangan serta memperkuat kapasitas institusi dalam mengelola arus modal internasional. Dengan demikian, PFII menjadi bagian dari ekosistem kebijakan yang saling memperkuat untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. *) Pakar Ekonomi Makro

By 0

PFII: Strategi Investasi Nasional, Merebut Kepercayaan Modal Dunia Oleh: Ahmad Zulfikar Persaingan memperebutkan modal global…

All Rights Reserved © 2025