• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Indonesia Berhasil Berperan Sebagai Tuan Rumah Yang Baik Dalam HLF MSP dan IAF 2024

Indonesia Berhasil Berperan Sebagai Tuan Rumah Yang Baik Dalam HLF MSP dan IAF 2024

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 3 September 2024

Indonesia kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah yang baik dengan resmi dimulainya dua forum internasional prestisius, High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) dan Indonesia Africa Forum (IAF) Ke-2, yang berlangsung di Bali pada 1-3 September 2024.

Kedua acara ini tidak hanya menjadi ajang penting bagi diskusi dan pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia, khususnya Afrika.

Presiden Jokowi pun menyambut para delegasi yang menjadi simbol diplomasi hangat khas Indonesia.

“Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah High Level Multiparty Partnership Forum dan Indonesia-Africa Forum ke-2 untuk memajukan pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Presiden.

Kerja sama dan solidaritas antara Indonesia dan negara-negara Afrika dikatakan Presiden adalah hal yang penting karena hubungan keduanya telah terjalin dengan baik dan harus terus dilanjutkan.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas dengan negara-negara di kawasan Afrika, dan ini akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya,” ungkap Presiden.

Menurut Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) Bogat Widyatmoko, seluruh stakeholder dalam forum difasilitasi guna menciptakan solusi inovatif dan aksi nyata.

“Dengan tema ‘Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships for Development: Towards a Transformative Change,’ forum ini memfasilitasi seluruh stakeholder dalam menciptakan solusi inovatif dan aksi nyata, sehingga negara-negara Global South dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Pihaknya melanjutkan salah satu inisiatif yang akan dibahas adalah Global Blended Finance Alliance (GBFA), sebuah mekanisme kolektif yang bertujuan untuk menyediakan pendanaan yang berkelanjutan dan inklusif bagi UMKM.

Menurutnya mekanisme pendanaan alternatif ini sangat penting untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Suistainable Development Goals (SDGs) 2030, meningkatkan investasi inbound-outbound, dan memperkuat microfinance.

“Mekanisme ini tidak hanya membantu UMKM mengakses pendanaan, tetapi juga memperkuat keterlibatan mereka dalam rantai pasok global, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Menurut Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Mansury, negara-negara Afrika memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian global, terutama bagi Indonesia.

“Negara-negara di Afrika tercatat memiliki 10% cadangan minyak dan 8% gas di dunia. Selain itu juga kaya mineral kritis seperti 55% cadangan kobalt, 48% cadangan mangan dan 22% cadangan grafit di dunia,” katanya.

Pahala berharap peran tuan rumah Indonesia dapat mengajak peran serta negara-negara peserta untuk bisa bersama-sama membangun kekayaan alam masing-masing negara sehingga tidak dieksploitasi pihak lain dan dapat dinikmati oleh masyarakat negara sendiri.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.