Imbas Varian Delta, Bank Indonesia Revisi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Bank Indonesia mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi rentang 3,5 persen hingga 4,3 persen.

Adanya revisi tersebut imbas merebaknya virus corona varian delta di Indonesia.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menjadi 3,5 sampai 4,3 persen. Titik tengahnya 3,9 persen,” ujar Perry Warjiyo dalam konferensi pers secara daring, Kamis (22/7/2021).

Sebagai informasi sebelumnya, Bank Sentral sempat memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus angka 4,1 persen hingga 5,1 persen, dengan titik tengah 4,6 persen.

Maka dari itu, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Perry pun mengimbau, seluruh masyarakat agar mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Seperti protokol kesehatan, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, hingga mengikuti program vaksinasi.

“Penurunan pertumbuhan akan terjadi pada konsumsi rumah tangga karena terbatasnya mobilitas,” tuturnya.

“Mari kita dukung kebijakan pemerintah untuk memastikan protocol covid dan juga penanganan varian delta. Mari kita dukung juga langkah-langkah ini untuk kebaikan, keamanan, kesehatan masyarakat, dan pemulihan ekonomi nasional,” pungkas Perry Warjiyo.

 

 

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025