• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»IKN Bawa Indonesia Lebih Maju

IKN Bawa Indonesia Lebih Maju

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 13 November 2022

IKN Bawa Indonesia Lebih Maju

Oleh: Galang Faizan Akbar

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan membawa Indonesia lebih maju karena membawa banyak pengaruh positif, tak hanya bagi masyarakat Kalimantan tetapi juga bagi Indonesia pada umumnya. IKN menjadi kota modern dan maju karena berkonsep smart city, sponge city, sekaligus forest city.

Kemajuan di ibu kota negara akan berpengaruh positif kepada rakyat karena kehidupan mereka akan menjadi lebih baik.

Ibu Kota Negara akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. IKN yang diberi nama Nusantara akan menjadi kota yang sangat istimewa karena berada di tengah hutan alias forest city.

Meski berada di tengah hutan, tetapi kotanya tetap maju dan bahkan akan lebih modern daripada Jakarta.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pembangunan IKN merupakan sebuah lompatan besar untuk transformasi menuju Indonesia maju. IKN akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas Indonesia, menjamin keberlangsungan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, IKN akan memiliki standar internasional berupa smart city, forest city, serta kota modern yang berkelanjutan.
Masyarakat tidak usah khawatir ketika ibu kota dipindah ke tengah hutan di Kalimantan karena walau konsepnya forest city, di dalam kota penuh dengan kemajuan. Nantinya semua administrasi dalam Kantor Kepresidenan, Kementerian, atau Lembaga Negara, akan dibuat dalam versi digital dan tidak usah memakai kertas. Saat akan mengurus formulir, cukup via aplikasi atau Google form.
Kemajuan dalam bidang administrasi akan membawa banyak keuntungan. Pertama, lebih hemat karena tidak usah membeli kertas, tinta, dan printer. Kedua, jika alur adminsitrasi via digital maka akan lebih cepat selesai, karena tidak usah berpindah loket atau meja admin. Masyarakat akan bisa mengurus adminsitrasi ke ibu kota di Kalimantan, walau posisinya jauh (misalnya di Jawa atau Sumatera) karena bisa diurus via online.
Ketika administrasi sudah via digital maka juga akan memperkecil kemungkinan untuk pungli (pungutan liar) yang bisa saja dilakukan oleh oknum pegawai nakal. Penyebabnya karena pengurusan surat-surat via online dan masyarakat tinggal mengakses situs atau aplikasi, dan tidak butuh bantuan manusia. Tidak akan ada lagi pegawai yang berjanji akan mempercepat pengurusan surat penting tetapi dengan syarat harus memberi uang pelicin.
Kemajuan ini sangat baik bagi masa depan Indonesia karena Indonesia akan bebas korupsi. Kemungkinan untuk pungli dan korupsi akan dipangkas sampai habis karena digitalisasi pengurusan administrasi. Ketika para pegawai negeri jujur dan tidak mau korupsi, maka Indonesia akan lebih maju lagi.
Sementara itu, Muhammad Bijak Ilhamdani, Anggota DPRD Penajam Paser Utara, mendukung penuh pembangunan IKN Nusantara. Menurutnya, keberadaan IKN akan berdampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian di Kalimantan Timur.
Dalam artian, saat IKN dibangun maka yang pertama dibuat adalah akses jalan menuju ibu kotanya, dan akan dibuat jalan raya dan jembatan yang representatif. Tidak akan ada lagi jalan setapak atau jalan makadam, tetapi jalan beraspal yang kualitasnya bagus, karena akan dilewati oleh truk dan kendaraan besar yang mengangkut alat-alat untuk pembangunan IKN.
Kemudian, pembangunan gedung-gedung di IKN akan membuka banyak lapangan kerja baru. Para pekerjanya juga dari penduduk asli Kalimantan, sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran di Kalimantan. Jika banyak warga asli yang memiliki pekerjaan maka taraf hidupnya akan meningkat, karena memiliki gaji bulanan.
Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, menyatakan bahwa pemerintah akan mewujudkan konsep IKN tanpa kemiskinan. Semua layanan akan ditata dengan baik, yakni layanan yang berhubungan dengan ekonomi dan sosial. Misalnya fasilitas pendidikan, sosial, dll.
Dalam artian, fasilitas pendidikan akan ditata dengan baik sehingga seluruh warga IKN bisa sekolah tinggi, baik penduduk asli maupun pendatang. Jika mereka berprestasi maka bisa mendapatkan beasiswa sehingga tidak perlu memikirkan biaya sekolah. Beasiswa diberikan dengan adil, untuk semua warga IKN yang rajin.
Dengan pendidikan yang tinggi maka warga IKN akan jadi sarjana berprestasi dan memiliki pekerjaan yang baik. Otomatis mereka memiliki pendapatan yang bagus dan tidak akan jadi miskin, karena taraf hidupnya meningkat. Efek domino positif ini yang akan diharapkan terjadi oleh pemerintah.
IKN sangat unik karena berkonsep smart city sekaligus forest city. Posisinya yang berada di tengah hutan tidak akan membuatnya jadi terpencil. Justru IKN akan membawa Indonesia jadi lebih maju karena jadi smart city. Di antaranya akan ada kendaraan listrik yang memudahkan mobilitas masyarakat, bahkan ada bus kota tanpa sopir.
IKN Nusantara akan membawa Indonesia jadi lebih maju karena dalam smart city, semuanya paperless alias tanpa kertas. Untuk mengurus surat-surat penting dan administrasi hanya butuh formulir elektronik dan aplikasi, sehingga bisa juga dilakukan dengan jarak jauh. Kemajuan dalam IKN akan membawa kemajuan Indonesia karena negeri ini menjadi lebih modern.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

 

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.