Iklim Usaha Indonesia Diperkuat melalui Reformasi Regulasi dan Birokrasi
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat fondasi iklim usaha nasional melalui reformasi regulasi dan pembenahan birokrasi guna menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif.
Langkah tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat perizinan usaha serta memangkas rantai birokrasi yang dinilai menghambat pertumbuhan dunia usaha.
Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan penertiban birokrasi hingga level teknis agar pelayanan terhadap pelaku usaha menjadi lebih cepat dan transparan.
“Pemerintah harus perbaiki semua institusi kita, supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menyoroti pentingnya efisiensi layanan perizinan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan.
Menurutnya, percepatan perizinan akan memberikan kepastian bagi investor sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Selain reformasi birokrasi, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung penguatan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Presiden, Indonesia membutuhkan pelaku usaha yang inovatif, adaptif, dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat untuk menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu sektor swasta yang dinamis, penuh inovasi, penuh inisiatif, dan memiliki kemampuan manajerial yang andal,” kata Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia mengedepankan konsep ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah yang mengombinasikan kekuatan negara dan mekanisme pasar secara seimbang.
Pemerintah, lanjut Presiden, akan tetap hadir untuk memberikan perlindungan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat, sembari menciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi dunia usaha.
Dukungan terhadap penguatan sektor swasta juga disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum Jogja Financial Festival 2026.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional harus ditopang secara simultan oleh belanja pemerintah dan peningkatan aktivitas sektor swasta melalui iklim investasi yang semakin kondusif.
“Selain belanja pemerintah, kita menggerakkan private sector juga, sehingga mesin kita jalan dua-duanya, yaitu sektor swasta dan pemerintah,” ungkap Purbaya.
Pemerintah juga terus memperkuat reformasi fiskal dan efisiensi anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Melalui pembenahan sistem perpajakan, percepatan _debottlenecking_ investasi, serta dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha dan _startup,_ pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat bergerak lebih cepat dan inklusif.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, UMKM, serta sektor perbankan dinilai menjadi kunci dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.
