IESF World Championship Bali, PB ESI Ajak Masyarakat Sadari Potensi Esport

IESF World Championship Bali, PB ESI Ajak Masyarakat Sadari Potensi Esport

Kejuaraan dunia Esport IESF World Championship 2022 yang digelar di Bali resmi dibuka. Pertandingan yang berlangsung pada 2-11 Desember 2022, menjadikan Kejuaraan esport sebagai ajang untuk mengasah potensi atlet Esport Indonesia.

Kejuaraan dunia esport IESF World Championship 2022 mempertandingkan enam jenis game yaitu, Tekken 7, Dota 2, Mobile Legend: Bang Bang, PUBG Mobile, eFootball 2022, dan CS:GO.

Kejuaraan IESF World Championship 2022 yang diselenggarakan di Bali ini menjadi langkah awal perkembangan Esport Indonesia dan menjadi salah satu pasar baru dengan perkembangan pesat di Indonesia.

Ketum PB ESI, Budi Gunawan yang sebelumnya telah mendapatkan penghargaan dari Kemenpora RI pada Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2022 mengaku bahwa penghargaan yang diterimanya tersebut ditujukan untuk seluruh ekosistem Esport di Indonesia.

Budi Gunawan juga menyampaikan pesan semangat kepada para atlet esport Indonesia yang akan berlaga di ajang Kejuaraan IESF World Championship 2022 yang diselenggarakan di Bali ini.

“Penghargaan olahraga dari Kemenpora yang saya terima hari ini merupakan penghargaan bagi seluruh ekosistem Esports Indonesia, dari atlet, pelatih, sekolah, tim profesional, pengembangan game, dan hingga para pelaku industri,” ungkap Budi Gunawan yang juga merupakan Kepala BIN.

Kepala bidang hukum dan legalitas sekaligus juru bicara PB ESI Yudistira Adipratama mengatakan, perkembangan esport di Indonesia menjadi potensi bagi pertumbuhan perekonomian digital di Indonesia.

IESF World Campionship 2022 di Bali ini sekaligus merupakan sinyal dari meningkatnya kesadaran seluruh pemangku kepentingan akan potensi esports untuk mendongkrak perekonomian digital. Yudistira mengatakan pemerintah Indonesia sangat suportif dalam beberapa tahun terakhir.

“Pesatnya pertumbuhan Esports tentunya tidak bisa dipisahkan dari dukungan pemerintah Indonesia terhadap ekosistem game dan esports Tanah Air, antara lain melalui pengakuannya terhadap esports sebagai cabang olahraga yang kompetitif dalam salah satu poin pembahasan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan,” papar Yudisthira.

Untuk itu, Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia IESF World Championship 2022 diharapkan dapat menjadi juara umum dan membawa pulang trofi kejuaraan IESF World Championship 2022.

Ketua umum PB ESI Budi Gunawan melalui Wakil ketua Bidang Atlet & Prestasi PB ESI, Yohannes P Siagian memberikan kepercayaan kepada atlet esport Indonesia dan membawa pesan semangat untuk membawa trofi kejuaraan.

“Sesuai dengan arahan Ketua Umum PB ESI Bapak Budi Gunawan, dan Wakil Ketua Umum PB ESI Bapak Bambang Sunarwibowo, Indonesia harus sukses sebagai penyelenggara dan sukses dalam prestasi. Dengan semangat dan komitmen tersebut, Indonesia akan berjuang dengan kemampuan terbaik agar bisa menjadi juara umum,” kata Yohannes Siagian.

Sebelumnya selama persiapan kejuaraan, PB ESI tidak hanya membekali para atlet Esport Indonesia mengenai hal-hal teknis namun juga memberikan arahan kepada atlet Esport Indonesia dari segi non-teknis.

“Kami terus fokus membina dan mempersiapkan atlet kami terkait aspek-aspek non-teknis seperti manajemen waktu, pola makan, pola komunikasi, dan terlebih membangun mentalitas yang tangguh,” kata Yohannes.

Sebagai informasi, IESF World Championship 2022 yang digelar di BLali dihadiri oleh 105 negara dan diikuti oleh 600 orang delegasi.

Acara pembukaan tersebut berlangsung semarak karena turut dihadiri oleh seniman ternama seperti
Alffy Rev.

***

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025