• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Hilirisasi Kelapa Rampung 2025, Investasi Rp1,6 Triliun Dinilai Bisa Dongkrak Pertumbuhan Nasional

Hilirisasi Kelapa Rampung 2025, Investasi Rp1,6 Triliun Dinilai Bisa Dongkrak Pertumbuhan Nasional

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 1 December 2025

Hilirisasi Kelapa Rampung 2025, Investasi Rp1,6 Triliun Dinilai Bisa Dongkrak Pertumbuhan Nasional

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan bahwa program hilirisasi kelapa ditargetkan rampung pada 2025 dan siap menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Hilirisasi ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja berskala besar. Pemerintah memperkirakan investasi yang mengalir ke industri pengolahan kelapa mencapai Rp1,65 triliun dan mampu menyerap sekitar 10 ribu tenaga kerja di berbagai daerah penghasil.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan industrialisasi kelapa dirancang untuk memberikan manfaat menyeluruh, baik bagi sektor industri maupun bagi petani. Menurutnya, fokus hilirisasi tidak hanya pada peningkatan produk turunan bernilai tinggi, tetapi juga pada perbaikan kesejahteraan petani.

“Hilirisasi kelapa diproyeksikan meningkatkan pendapatan petani. Alur logistik yang selama ini menyebabkan harga jual rendah dapat dipangkas,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan bahwa keputusan investor menanamkan modal langsung di Indonesia terbukti memperkuat struktur industri dalam negeri sekaligus mendongkrak harga kelapa di tingkat petani karena biaya logistik ekspor bahan mentah tidak lagi membebani harga jual.

“Produsen kelapa dan produk turunannya terbesar di China, Zhejiang FreeNow Food, tercatat sebagai salah satu investor utama dengan nilai investasi sebesar 100 juta dollar AS,” tambahnya.

Ia menilai, meskipun nominalnya lebih kecil dibanding hilirisasi mineral yang dapat mencapai 1 hingga 3 miliar dollar AS, dampak hilirisasi non-mineral justru signifikan pada penyerapan tenaga kerja.

“Memang kalau dilihat angkanya mineral masih banyak. Tapi penyerapan kerjanya ini peningkatannya dari yang non-mineral, dari perkebunan, pertanian, dan kelautan itu yang lebih besar,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa harga kelapa bulat di sejumlah sentra telah meningkat drastis sejak program hilirisasi berjalan, dari sekitar Rp600 per butir menjadi Rp3.500 per butir.

“Pemerintah menargetkan harga dapat mencapai minimal Rp6.000 per butir guna memberikan insentif optimal bagi petani,” kata Amran.

Dijelaskannya, hilirisasi kelapa akan memperluas nilai ekonomi komoditas yang sebelumnya hanya sekitar Rp24 triliun. Dengan industrialisasi menyeluruh, nilai tambah komoditas tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga puluhan kali lipat dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

“Ke depan, pemerintah menargetkan hilirisasi komoditas strategis seperti kelapa dan gula menjadi motor transformasi sektor pertanian sekaligus pendorong pemerataan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Dengan meningkatnya investasi dan penyerapan produksi lokal, ia meyakini hilirisasi kelapa akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendorong kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi nasional.***

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.