Hasilkan Sejumlah Kesepakatan di Sektor Air, Indonesia Sukses Gelar WWF ke-10

Hasilkan Sejumlah Kesepakatan di Sektor Air, Indonesia Sukses Gelar WWF ke-10

Nusa Dua, Bali – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum di Nusa Dua Bali, telah menghasilkan sejumlah kesepakatan usai High Level Panel (HLP1), salah satunya adalah pendanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan, SPAM dapat memberikan akses air minum kepada 1,84 juta penduduk yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sebesar Rp2,4 triliun.

“Dengan adanya penandatangan kesepakatan pendanaan ini, saya optimistis proyek ini akan segera selesai,” kata Basuki.

Ditambahkan Basuki bahwa akan ada lagi kesepakatan lain setelah dua kesepakatan tersebut. Daftar proyek yang terkumpul itu terdiri dari sejumlah permasalahan dasar yang berkaitan dengan air, mulai dari penyediaan air bersih laik minum hingga sistem pengelolaan air limbah domestik.

“akan ada lagi kesepakatan-kesepakatan lainnya dari forum ini. Sebanyak 113 proyek senilai USD 9,4 miliar, antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga, dan proyek pengelolaan air limbah domestik bagi 300.000 rumah tangga,” ujar Basuki.

Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Ervan Maksum mengatakan 113 proyek ini berkaitan dengan studi/kajian seputar sektor air.

“Sebanyak 113 proyek itu ada studi/kajian, ada technical assistant, research center, capacity environment, proyek bersifat pilot project atau proyek utuh, dan juga bilateral maupun multilateral,” imbuh Ervan.

Proyek-proyeknya di Indonesia, paling besar berasal dari sisi sanitasi dan air minum. Mulai dari yang berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

“Juga ada seperti banjir, coastal (wilayah pesisir), ada semua. Daerahnya ada di Palembang, Pantura, Makassar, small islands, Jabodetabek, (Sungai) Brantas dan (Sungai) Citarum,” pungkas Ervan. [*]

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik

By 0

Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik  Oleh : Abdul Razak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen koreksi untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut dirancang agar kepala sekolah dapat memberikan rating dan catatan terhadap dapur yang melayani sekolah masing-masing. Masukan dapat mencakup kondisi menu, keterlambatan pengiriman, serta persoalan lain yang ditemukan selama pelaksanaan MBG. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersumber dari pengalaman penerima layanan di tingkat sekolah. Menurut Sudaryono, sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan dapat diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu. Bagi BGN, umpan balik dari sekolah diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan SPPG sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap penyedia makanan. Dalam perspektif tata kelola, mekanisme penilaian semacam ini memiliki fungsi penting karena memperpendek jarak antara pelaksana program dan pengambil keputusan. Keluhan mengenai menu yang kurang bervariasi, kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun persoalan pelayanan dapat dicatat secara lebih terstruktur. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menemukan pola persoalan, menentukan tindak lanjut, dan mengevaluasi kinerja SPPG berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Penguatan evaluasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan pangan. BGN telah menegaskan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat penerima makanan, tetapi turut berperan sebagai lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi peserta didik. Guru didorong makan bersama siswa sekaligus melakukan pemeriksaan fisik terhadap makanan yang diterima, termasuk kondisi wadah, keberadaan label, dan kejelasan batas waktu konsumsi. …

All Rights Reserved © 2025