Dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2021, Subdit Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada Direktorat Deradikalsiasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar rapat teknis penyelenggaraan Hari Lahir Pancasila yang akan dilaksanakan bersama narapidana terorisme di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.
Rapat yang digelar pada Senin (31/5) siang, dipimpin oleh Direktur Deradikalisasi, Prof. Dr. Irfan Idris, M.A, yang didampingi oleh Kepala Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Kasubdit), Kolonel (Cpl) Sigit Karyadi, bersama Direktur Klinik Pancasila, Prof Dody Susanto Nasution.
Untuk memperingati hari kelahiran Pancasila Tahun 2021, BNPT akan membuat inovasi yang berbeda, dimana nantinya akan dipilih 5 orang Napiter yang menjadi “Dokter Pancasila”. Inovasi ini merupakan bentuk kepedulian BNPT sebagai lembaga pemerintah yang dipercaya masyarakat untuk memberantas terorisme di tanah air, dapat kembali menggaungkan ideologi negara bersama narapidana terorisme, agar mereka semakin NKRI, dan menyebarkan NKRI di lingkungan mereka, serta keluarga.
“Nanti kita melibatkan 5 narapidana terorisme yang sudah NKRI untuk tampil sebagai dokter Pancasila, mereka kita berikan jas layaknya dokter, kemudian
nanti akan menjelaskan jenis-jenis penyakit dan solusinya dalam berbangsa”, ungkap Prof Irfan.
JAKARTA - Pengamat Pemilu dari Rumah Demokrasi, Ramdansyah meminta publik untuk melihat dari berbagai perspektif…
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam melawan penyebaran narkoba yang merusak generasi bangsa.…
Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam memberantas peredaran narkoba di…
Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam upaya percepatan…
JAKARTA - Pengamat Pemilu dari Rumah Demokrasi, Ramdansyah meminta publik untuk melihat dari berbagai perspektif…
Penghapusan Utang UMKM, Peluang Kebangkitan Pengusaha Indonesia Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor…