Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Eddy Hartono, menyatakan bahwa upaya untuk menangkal radikalisme di Indonesia memerlukan kerja sama seluruh elemen bangsa.
“Pencegahan dalam undang-undang diatur ada tiga hal, yakni kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Berbagai langkah yang dilakukan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah mencegah terorisme,” ujar Eddy.
Ia menambahkan bahwa upaya meliterasi masyarakat agar bersama-sama bergotong royong menangkal sebaran radikalisme menjadi salah satu prioritas BNPT. Langkah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
“Melalui kesiapsiagaan nasional, BNPT ingin menciptakan Indonesia yang kuat dan tangguh terhadap ancaman radikalisme,” tambah Eddy.
Pendidikan menjadi salah satu cara paling ampuh untuk membangun kesadaran warga dalam memperkuat nilai toleransi, inklusivitas, wawasan kebangsaan, dan cinta tanah air. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan pentingnya perguruan tinggi untuk mencegah radikalisme melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“Pendidikan berperan fundamental membangun masyarakat tangguh. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi untuk mencegah radikalisme dan terorisme perlu dioptimalkan,” ujarnya.
Satryo juga menekankan bahwa perguruan tinggi perlu membekali mahasiswa dengan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran akan pentingnya inklusivitas. Langkah ini, menurutnya, dapat diwujudkan melalui kurikulum pendidikan, kegiatan pengabdian masyarakat, dan kebijakan kampus yang memperkuat komitmen melawan radikalisme.
Kolaborasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menangkal radikalisme. Perguruan tinggi, komunitas, dan pemerintah diharapkan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang toleran dan inklusif. Dalam konteks ini, BNPT juga berencana mendirikan Pusat Kesiapsiagaan Nasional di Jakarta Barat pada tahun ini. Kepala Biro Umum BNPT, Fanfan Infansyah, menjelaskan bahwa fasilitas tersebut akan menjadi pusat strategis untuk meningkatkan kesiapan bangsa menghadapi ancaman teror dan radikalisme.
“Bangunan ini juga akan berdiri sebagai simbol integrasi nasional. Sarana prasarana yang akan dibangun bukan hanya untuk memperkuat kesiapsiagaan, tapi juga menjadi pusat koordinasi dan rehabilitasi para returnees,” ujar Fanfan.
Anggota DPR RI, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), juga menekankan pentingnya perangkat hukum yang kuat untuk menghambat dan menghentikan penyebaran ideologi ekstrem anti-Pancasila.
“Pemerintah perlu menyusun regulasi yang tegas melarang seluruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, terutama yang berbasis ekstremisme agama,” kata Gus Falah.
