G20 Momentum Wujudkan Transisi Energi Nasional

G20 Momentum Wujudkan Transisi Energi Nasional

Oleh : Yogi Purbananda

Peralihan energi konvensional menjadi energi hijau menjadi topik penting dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah forum tersebut, maka transisi energi tersebut diharapkan dapat segera terwujud.

Indonesia menjadi Presidensi KT G20 tahun 2022. Pada tahun ini temanya adalah: Recover together, recover stronger. Banyak negara anggota G20 akan memperbaiki kondisinya, terutama ekonomi, di tengah pandemi yang belum usai. Selain itu salah satu misi Indonesia dalam KTT G20 adalah mempromosikan transisi energi nasional menjadi energi hijau.

Mengapa harus energi hijau? Pertama, energi konvensional tidak berkelanjutan. Dalam artian, energi konvensional saat ini adalah hasil olahan dari fosil yang tentu persediaannya terbatas. Jika tidak ada penemuan baru maka stok fosil akan habis dalam waktu 9 tahun saja.

Sementara cadangan batu bara akan habis selama 65 tahun ke depan, sedangkan cadangan gas bumi diperkirakan akan habis hanya dalam 22 tahun.
Sebelum cadangan energi konvensional benar-benar habis maka Indonesia memang harus beralih ke energi hijau, sehingga masyarakat tidak akan kaget karena ada masa peralihan dan bisa beradaptasi. Jangan sampai ketika fosil habis baru mencari sumber energi lain. Selain itu sumber energi hijau juga sudah ada, yakni pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya.
Dalam KTT G20 Indonesia mempromosikan transisi dari energi konvensional ke energi hijau karena memang bermanfaat. Jika semua negara kompak beralih ke energi hijau maka manfaatnya yang pertama adalah lebih cinta bumi. Penyebabnya karena energi konvensional menghasilkan asap buangan yang beremisi tinggi dan menyebabkan polusi serta bisa mengurangi kadar ozon.
Berbeda dengan energi hijau maka lebih ramah lingkungan karena rendah emisi dan rendah karbon. Di Britania Raya yang terlebih dahulu menggunakan energi hijau, maka terbukti tingkat emisinya turun 8,4%.
Indonesia mengajak negara-negara lain untuk turut migrasi ke energi hijau dari energi konvensional. Jika emisi lebih rendah maka akan berpengaruh baik juga ke warganya karena tidak sesak nafas di jalanan dan juga lebih sehat. Ketika emisi lebih rendah maka udara lebih segar dan menarik para wisatawan asing karena mereka tidak takut akan polusi, sehingga meningkatkan devisa negara.
Sementara itu, Jepang juga mendukung langkah Indonesia yang akan transisi ke energi hijau. Bahkan menjanjikan bantuan teknologi jika ada perpindahan ke energi baru terbarukan. Tawaran ini amat menarik karena Indonesia bisa lekas melakukan transisi energi dan menjadi percontohan bagi negara-negara anggota G20 lainnya.
Indonesia sudah membangun Pembangkit Listrik Tenaga angin (PLTA) tahun 2018 di Sidrap, Sulawesi Selatan. Bahkan PLTA ini diklaim sebagai yang terbesar di
Asia Tenggara. Dengan adanya PLTA ini maka negara-negara anggota G20 akan melihat contohnya lalu menirunya.
Negara-negara G20 lain juga memiliki minat yang besar pada transisi energi karena mereka sadar bahwa mau tak mau cadangan fosil dunia akan habis. Sebelum bumi gelap gulita karena bahan bakar habis, maka wajib mencari energi alternatif yakni energi hijau. Selain lebih berkelanjutan maka juga ramah lingkungan.
Momentum KTT G20 menjadi masa yang amat penting karena Indonesia menjelaskan pentingnya transisi dari energi konvensional ke energi hijau. Kita tidak bisa bergantung pada persediaan gas dan minyak dunia. Namun wajib mempersiapkan energi alternatif yang terbarukan dan lebih cinta bumi. Negara-negara anggota G20 akan menyetujuinya dan juga melakukan transisi energi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025