• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Forum Komunikasi Taksu Bali : G20 Momentum Bangkitkan Perekonomian Masyarakat Adat

Forum Komunikasi Taksu Bali : G20 Momentum Bangkitkan Perekonomian Masyarakat Adat

  • Kata Indonesia
  • - Saturday, 22 October 2022

Forum Komunikasi Taksu Bali : G20 Momentum Bangkitkan Perekonomian Masyarakat Adat

Kebangkitan perekonomian masyarakat adat di Bali, diyakini akan sangat terbantu dengan adanya penyelenggaraan KTT G20. Hal itu disebabkan banyak delegasi negara asing yang hadir dan secara otomatis mendongkrak pariwisata serta ekonomi rakyat.

Ketua Forum Komunikasi Taksu Bali, I Ketut Wisna menyampaikan bahwa dirinya sangat mendukung penuh kelangsungan KTT G20 di Bali. Menurutnya, hal tersebut merupakan momen terbaik untuk bisa menunjukkan eksistensi Indonesia, khususnya Bali di mata dunia.

“Kami sangat mendukung keberadaan dan diadakannya G20 di Bali. Kami sangat mendukung penuh karena ini adalah momen untuk bisa memberikan kepercayaan dunia,” ungkapnya.

Dengan keberlangsungan forum internasional yang mendatangkan banyak delegasi dari negara luar tersebut di Pulau Dewata, Ketut Wisna merasa hal tersebut sangatlah membantu.

Pasalnya, Bali bisa mempromosikan bahwa mereka sudah terbebas dan memiliki penanganan pandemi Covid-19 yang baik.

Bukan hanya itu, harapannya, tatkala banyak pengunjung luar negeri kembali ke Bali, maka juga akan meningkatkan perekonomian.

“Kepada kami khususnya, terkait Bali ini bebas dari pandemi, kemudian kami bisa kembali meningkatkan ekonomi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua Forum Komunikasi Taksu Bali tersebut menyatakan bahwa tentu dengan diselenggarakannya G20 di Bali, akan mampu kembali menarik minat pariwisata di sana.

Selama ini memang Bali dikenal menjadi salah satu tempat yang menyajikan pariwisata khas karena mengusung adat budaya sangat kental.
“Bali ini tidak mempunyai sumber daya alam yang lain, kecuali adat budaya. Dengan adanya kepercayaan ini, dan diadakannya G20 ini, kami masyarakat di Bali kembali bisa hidup di dunia pariwisata yang berbasis adat budaya tradisi,” katanya.

Selanjutnya, Ketut Wisna menerangkan bahwa sebenarnya posisi pariwisata di Bali bisa dikatakan cukup krusial bagi negara.

Bukan tanpa alasan, pasalnya dengan aktifnya pariwisata di Pulau Dewata itu saja sudah mampu menyumbangkan sekitar Rp 150 triliun untuk devisa negara. Sehingga jelas sekali bahwa terselenggaranya KTT G20 akan menjadi momentum terbaik bagi Bali untuk kembali bangkit dan memperkenalkan potensi pariwisata di mata dunia.

Dengan peningkatan pariwisata yang terjadi, secara otomatis pula kondisi perekonomian masyarakat adat di Bali yang selama ini sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19 akan membaik pula.

“Karena seperti kita ketahui bahwa sebelumnya kurang lebih Rp 150 triliun devisa negara berasal dari pariwisata adat budaya yang ada di Bali. Dengan adanya G20 di Bali ini, saya harapkan bisa kembali menghidupkan, meningkatkan dan mengembalikan ekonomi masyarakat adat di Bali yang lama terpuruk akibat pandemi Covid-19 ini,” imbuhnya.

Terakhir, dia berharap agar seluruh jajaran pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mampu untuk meningkatkan sinergitasnya.

Terutama dalam hal memberikan dan menyiapkan fasilitas yang baik kepada semua tamu undangan agar penyelenggaraan KTT G20 bisa berjalan dengan lancar.

“Dengan harapan, kepada pemerintah, aparatur negara, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah mampu menyiapkan fasilitas yang baik, kemudian pelayanan yang baik terhadap tamu,” tutupnya.

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.