Forum IAF Ke-2 Targetkan Kesepakatan Bisnis Senilai US$3,5 Miliar

Forum IAF Ke-2 Targetkan Kesepakatan Bisnis Senilai US$3,5 Miliar

Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Pahala Nugraha Mansury, mengatakan Indonesia-Africa Forum (AIP) ke-2 yang digelar di Bali pada 1-3 September 2024, dihadiri peserta dari 28 kepala negara/pemerintahan dari negara-negara Afrika, 800 peserta dari wakil pemerintah, organisasi internasional dan regional, serta kalangan bisnis.

Menurutnya, negara-negara Afrika memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian global bagi Indonesia. Negara-negara di Afrika memiliki 10% cadangan minyak dan 8% gas di dunia. Selain itu juga kaya mineral kritis seperti 55% cadangan kobalt, 48% cadangan mangan dan 22% cadangan grafit di dunia.

“Jadi kami berupaya untuk bisa bersama-sama membangun agar kekayaan alam masing-masing negara tidak dieksploitasi pihak lain dan dapat dinikmati oleh masyarakat negara sendiri,” kata Pahala beberapa waktu lalu.

Pahala juga yakin forum IAF ini akan meraih kesepakatan bisnis antara industri Indonesia dan negara-negara Afrika hingga triliunan rupiah. Indonesia sendiri menargetkan kesepakatan bisnis dengan nilai konkret sebesar USD3,5 miliar (Rp56,07 triliun).

Sektor potensial yang dapat diwujudkan dalam kontrak bisnis itu antara lain pupuk dan energi.

“Selain nilai kesepakatan bisnis, Indonesia juga menargetkan tercapainya kesepakatan antara pemerintah (G2G) Indonesia dan Afrika terkait desain besar kerja sama pembangunan regional, termasuk pengesahan perdagangan bebas (FTA) dengan sejumlah negara yang kini mencapai tahap finalisasi,” tambahnya.

Afrika akan menjadi kawasan strategis untuk upaya diversifikasi Indonesia. Selain sumber daya alam, potensi dari populasi Afrika juga terus meningkat yang diperkirakan mencapai 2,5 miliar orang pada tahun 2050 mendatang. Hal ini dapat membuka peluang besar pasar bagi produk-produk Indonesia

“Upaya diversifikasi ini artinya ada potensi pasar besar negara-negara Afrika sebagai tujuan ekspor. Selain itu Afrika dalam menjadi pemasok komoditas migas dan mineral kritis, serta menjadi tujuan outbound investment atau investasi luar negeri dan memperluas global influence,” pungkas Pahala. []

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025