Fokus Utama Sherpa G20 ke-4, Guna Hasilkan Draf Leaders’s Declaration

Fokus Utama Sherpa G20 ke-4, Guna Hasilkan Draf Leaders’s Declaration

G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Agenda ini merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia.

Negara yang tergabung dalam anggota G-20 pun membahas beragam isu yang terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur keuangan (finance track) dan jalur sherpa (sherpa track).

Sebelum puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 15-16 November mendatang. Diselenggarakan pertemuan Sherpa G20 ke-4 di InterContinental Bali Resort, Jimbaran, Bali, pada 12 hingga 13 November 2022.

Fokus utama pertemuan tersebut adalah penyusunan draf Leaders’ Declaration sebagai dokumen yang akan diadopsi pada KTT G20 pada 15 – 16 November 2022.

Dalam pertemuan Sherpa G20 ke-4 akan mengangkat berberapa isu diantaranya, isu pemberdayaan perempuan, Isu Keberlanjutan Lingkungan dan Iklim, Isu Pendidikan, isu transisi energi, Isu Ekonomi Digital, Isu Development, Isu Tenaga Kerja.

Selain itu juga membahasa mengenai isu Perdagangan, Investasi, dan Industri, Isu Pariwisata, Isu Ketahanan Pangan (Agriculture), Isu Parlemen, Isu Ketahanan pangan, Isu Kesehatan, serta Isu Anti Korupsi.

Pertemuan Sherpa G20 ke-4 akan dihadiri oleh tamu delegasi Sherpa dan perwakilan organisasi internasional serta para undangan dari berbagai negara.

Untuk menyambut para Delegasi Sherpa dan tamu undangan, Indonesia menyajikan agenda Sunset Welcome Reception Delegasi Pertemuan Sherpa G20 ke-4 di Sunset Bar Lawn, InterConinental Bali Resort, Bali, Kamis sore (10/11/22).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan Sherpa G20 ke-4 diharapkan dapat memberikan masukan draf yang berkelanjutan dan mempertimbangkan solusi pada krisis global yang ada.

“Kuncinya adalah mencapai keseimbangan. Dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sebagai penunjuk arah kita, kita harus mempertimbangkan solusi paling efektif untuk krisis multidimensi yang sedang berlangsung dan tetap rendah hati dalam keterbatasan kita sebagai manusia,” ujar Menko Airlangga.

Menko juga berpesan kepada para delegasi Sherpa untuk menghadirkan kebijakan dan solusi yang tepat dalam mengatasi pemulihan ekonomi global.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis yang dihadapi dunia saat ini penuh dengan risiko dan rintangan. Jadi, para pemimpin mengandalkan Anda, atas kebijaksanaan, solusi, dan inovasi untuk pemulihan ekonomi global,” jelas Menko Airlangga.

Nantinya, hasil dari pertemuan Sherpa G20 ke-4 akan mengasilkan draf leaders’ declaration yang akan diadopsi pada pertemuan KTT G20 yang akan diadakan di Nusa Dua Bali pada 15-16 November 2022.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025