Fadli Zon Tekankan Solidaritas dan Perdamaian Global Dalam Forum Parlemen IAF 2024

Fadli Zon Tekankan Solidaritas dan Perdamaian Global Dalam Forum Parlemen IAF 2024

Bali – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, dalam pidato di Indonesia Africa Parliamentary Forum 2024, menekankan pentingnya komitmen bersama untuk keadilan, solidaritas, dan perdamaian global.

Dalam sambutannya, Fadli menggarisbawahi hubungan erat antara Indonesia dan negara-negara Afrika, yang menurutnya merupakan prioritas penting bagi Indonesia.

“Hari ini kita berkumpul untuk menegaskan kembali komitmen kita terhadap keadilan, solidaritas, dan perdamaian,” ujar Fadli Zon di Bali, Minggu (1/9).

“Hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika adalah sesuatu yang sangat kami hargai, baik bagi saya pribadi maupun seluruh rakyat Indonesia.”

Sebagai negara yang pernah menjadi motor penggerak Gerakan Non-Blok, Fadli menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan peranannya dalam memperjuangkan keadilan global.

Ia mengingatkan bahwa advokasi harus dilakukan secara aktif dan lantang, terutama di tengah sistem informasi global saat ini yang dipenuhi dengan berita palsu dan ketidakadilan.

“Kita tidak boleh pasif dalam merespons isu-isu global. Suara kita harus lebih lantang, terutama dalam menghadapi sistem informasi global yang penuh dengan hoaks,” tegasnya.

Fadli juga menyinggung tentang pentingnya mengingat semangat Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang bersejarah, serta perlunya melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme dan ketidakadilan global.

“Enam dekade setelah Konferensi Bandung, meskipun penjajahan fisik telah berakhir, namun kolonisasi dalam bentuk baru masih ada, terutama dalam ketidakadilan sosial dan ekonomi yang didorong oleh kekuatan besar dunia,” katanya.

Lebih lanjut, Fadli mengharapkan agar forum ini dapat memperkuat kerjasama parlemen antara Indonesia dan negara-negara Afrika, khususnya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

“Saya berharap forum ini menjadi jalan untuk membangun kerjasama parlemen yang lebih kuat dalam mendukung perjuangan saudara-saudari kita di Palestina, dan yang lebih penting, menyuarakan pesan harapan bagi kemerdekaan Palestina,” ungkap Fadli.

Ia juga menekankan bahwa Indonesia selalu siap untuk terus menjalin kerjasama dengan negara-negara Afrika dalam mencapai tujuan-tujuan bersama, termasuk dalam bidang keamanan pangan, pembangunan ekonomi inklusif, dan energi terbarukan

“Dengan komitmen dan tindakan bersama, kita memiliki segala yang dibutuhkan untuk memajukan perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan bagi komunitas dan negara kita,” pungkasnya

***

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025