Erick Thohir Bicara Soal Ibu Kota Baru dan Pertambahan Penduduk Indonesia

Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara mengenai rencana Ibu Kota Baru dikaitkan dengan penambahan penduduk Indonesia yang terus terjadi.

“Saya salut kepada bapak Presiden Joko Widodo mengenai Ibu Kota Baru, Kenapa? Penambahan jumlah penduduk Indonesia sangat cepat.  50 juta penambahan penduduk di Indonesia mau ke mana? Mau ke Jakarta lagi? Mau ke Bandung lagi atau kota besar lainnya? Tidak bisa!” ujar Erick Thohir seperti dikutip dalam wawancara di sosial media di Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021.

Erick mengatakan, ada dua teori terkait upaya untuk mengatasi pertambahan jumlah penduduk tersebut yang dilakukan oleh dua negara berbeda.

Pertama, Amerika Serikat, bagaimana kota-kota kecil dan desa-desa di negara itu ditumbuhkan ekonominya. Kampus Columbia University sendiri berdiri di sebuah desa atau kota kecil, bukan di kota besar.

Sementara, Cina memiliki cara lain yaitu membangun kota-kota baru di negaranya.

Menurut Erick, kedua cara ini adalah pilihan.

Lalu apakah Indonesia harus seperti Cina yang gencar membangun semua ibu kota baru dan kota-kota baru? Indonesia belum tentu kuat dalam hal anggarannya.

“Jadi pilihannya, tentu kita harus menumbuhkan sebuah ibu kota baru, tetapi titik-titik pertumbuhan di desa-desa dan kota-kota kecil di wilayah lainnya harus ikut ditumbuhkan juga supaya terjadi keseimbangan. Jadi keseimbangan itu penting,” kata Erick Thohir.

Ia juga menambahkan, saat ini rakyat Indonesia bertanya kepada generasi mudanya, sebagian besar dari mereka belum tentu mau tinggal di Jakarta.
Umumnya, hanya mau tinggal di Jakarta kalau ada peluang.

Terkait dengan transportasi kendaraan di kota-kota besar, Erick juga memberikan contoh lainnya bahwa kota London sendiri sudah memutuskan bahwa kendaraan publik itu harus kendaraan listrik pada 2027.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025