Ekonomi Tumbuh Jadi Fokus APBN 2027 di Tengah Tantangan Global
Jakarta – Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama APBN 2027 di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Anggaran negara diarahkan untuk menjaga stabilitas, memperkuat daya tahan ekonomi, mendorong investasi, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
APBN 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026. Pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Dari sisi fiskal, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran dijaga pada 2,40 persen terhadap PDB. Postur tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga ruang fiskal sekaligus memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan APBN 2027 tetap dirancang ekspansif dengan tetap memperhatikan kredibilitas dan keberlanjutan fiskal.
“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” ujar Suahasil.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan fiskal perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan dan kehati-hatian.
“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya,” kata Presiden Prabowo.
Pemerintah mengarahkan APBN 2027 pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Penguatan investasi menjadi bagian penting untuk mendukung target pertumbuhan. Pemerintah mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperbesar kapasitas produksi, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.
APBN juga diarahkan menjaga daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial dan pelayanan publik. Anggaran pendidikan mencapai Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun.
Di tengah tantangan global, pemerintah memastikan pengelolaan APBN dilakukan secara terukur, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah juga meningkatkan kualitas belanja agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak ekonomi yang nyata, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia ke depan.
Melalui sinergi kebijakan fiskal, investasi, dan sektor riil, APBN 2027 diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
