Ekonomi Tumbuh Jadi Fokus APBN 2027 di Tengah Tantangan Global

Ekonomi Tumbuh Jadi Fokus APBN 2027 di Tengah Tantangan Global

Jakarta – Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama APBN 2027 di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Anggaran negara diarahkan untuk menjaga stabilitas, memperkuat daya tahan ekonomi, mendorong investasi, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

 

 

 

 

APBN 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 29 September 2026. Pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen.

 

 

 

 

Dari sisi fiskal, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran dijaga pada 2,40 persen terhadap PDB. Postur tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga ruang fiskal sekaligus memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi nasional.

 

 

 

 

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan APBN 2027 tetap dirancang ekspansif dengan tetap memperhatikan kredibilitas dan keberlanjutan fiskal.

 

 

 

 

“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” ujar Suahasil.

 

 

 

 

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan fiskal perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan dan kehati-hatian.

 

 

 

 

“Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya,” kata Presiden Prabowo.

 

 

 

 

Pemerintah mengarahkan APBN 2027 pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

 

 

 

 

Penguatan investasi menjadi bagian penting untuk mendukung target pertumbuhan. Pemerintah mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperbesar kapasitas produksi, memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas.

 

 

 

 

APBN juga diarahkan menjaga daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial dan pelayanan publik. Anggaran pendidikan mencapai Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun.

 

 

 

 

Di tengah tantangan global, pemerintah memastikan pengelolaan APBN dilakukan secara terukur, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah juga meningkatkan kualitas belanja agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak ekonomi yang nyata, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia ke depan.

 

 

 

 

Melalui sinergi kebijakan fiskal, investasi, dan sektor riil, APBN 2027 diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025