• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Ekonomi Rakyat dan Sektor Riil Menjadi Fokus Penguatan Pemerintah

Ekonomi Rakyat dan Sektor Riil Menjadi Fokus Penguatan Pemerintah

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 11 June 2026

Ekonomi Rakyat dan Sektor Riil Menjadi Fokus Penguatan Pemerintah

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat dan sektor riil sebagai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, serta berbagai program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

 

“Jadi bukan hanya stabilitas nilai tukar saja, atau inflasi saja. Tapi juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Itu memang seperti itu salah satu praktik di dunia. Jadi bukan hal yang baru,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

 

Pernyataan tersebut disampaikan terkait kesepakatan pemerintah dan DPR saat membahas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui regulasi tersebut, peran Bank Indonesia diperkuat untuk mendukung terciptanya lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan perluasan kesempatan kerja, selain tetap menjaga stabilitas moneter.

 

Menurut Purbaya, pendekatan tersebut sejalan dengan praktik yang diterapkan sejumlah negara maju. Karena itu, kebijakan ekonomi ke depan tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar, tetapi juga diarahkan untuk mendorong aktivitas usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

 

“Pemerintah sepakat dengan DPR untuk memperkuat pencapaian tujuan Bank Indonesia, dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

 

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mempercepat implementasi berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menerangkan, fokus penguatan diarahkan pada sektor pangan, energi, perikanan, industrialisasi, dan hilirisasi yang dinilai memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan rakyat.

 

“Pemerintah harus terus mendorong program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil untuk bisa dipercepat,” ungkapnya.

 

Prasetyo menjelaskan, percepatan sektor riil menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan ekonomi global. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat, namun diperlukan langkah yang lebih terintegrasi agar stabilitas dan pertumbuhan dapat berjalan beriringan.

 

“Terutama program-program di bidang pangan, energi, program-program di bidang perikanan, termasuk industrialisasi dan hilirisasi,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, koordinasi yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, DPR, dan otoritas fiskal menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. Dengan sinergi tersebut, pemerintah optimistis ekonomi nasional dapat tetap tumbuh kuat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung.

 

“Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat dan intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi,” pungkas Prasetyo.

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

November 7, 2026

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

November 7, 2026

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Gentengisasi Prabowo, Memperkuat UMKM dan Menghidupkan Potensi Ekonomi Daerah Oleh Sulaiman Di tengah upaya memperkuat…

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla Oleh : Sigit Prasetyo Pembasahan gambut menjadi…

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.