Ekonomi Kelautan Jadi Prioritas Baru Pemerintahan Prabowo
Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan arah pembangunan nasional yang bertumpu pada kekuatan maritim dan ekonomi kelautan. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah secara konsisten menunjukkan komitmennya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui konsep ekonomi biru atau blue ocean economy.
Komitmen tersebut terlihat kuat saat Presiden Prabowo meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo. Di hadapan masyarakat pesisir dan nelayan, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.
“Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. The blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia yang maha kuasa, kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi,” ujar Presiden.
Presiden juga menekankan bahwa kebutuhan protein ikan dunia terus meningkat sehingga Indonesia harus mengambil peluang besar tersebut dengan memperkuat armada perikanan, pembangunan kampung nelayan, hingga hilirisasi produk kelautan. Menurut Presiden, nelayan harus menjadi kelompok masyarakat yang semakin sejahtera karena mereka memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik, penghasilannya harus tambah. Para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein,” kata Kepala Negara.
Langkah pemerintah tidak berhenti pada penguatan kampung nelayan. Pemerintah juga tengah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pesisir berskala besar, termasuk proyek Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa yang diyakini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa tersebut bukan hanya bertujuan melindungi wilayah pesisir dari ancaman rob dan perubahan iklim, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
“Giant Sea Wall bukan hanya proyek perlindungan wilayah pesisir, tetapi juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan aktivitas industri, pelabuhan, logistik, dan kawasan produktif lainnya,” jelas Rosan.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPOJ), Didit Herdiawan Ashaf menilai pembangunan kawasan pesisir ke depan tidak lagi sekadar berorientasi pada proyek fisik, melainkan pada penciptaan ekosistem ekonomi baru yang berkelanjutan.
“Pembangunan kawasan pesisir harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Karena itu pemerintah mendorong integrasi antara perlindungan pantai, pengembangan kawasan industri, pelabuhan, perikanan, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir,” ucap Didit.
Menurut Didit, pemerintah saat ini tengah menyusun langkah terpadu agar kawasan Pantura dan wilayah pesisir lainnya dapat berkembang menjadi pusat ekonomi baru berbasis kelautan yang modern dan kompetitif. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian agar pembangunan sektor kelautan berjalan lebih cepat dan terukur.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa ekonomi kelautan kini bukan lagi sektor pelengkap, melainkan prioritas utama pembangunan nasional. Di tengah tantangan global dan persaingan ekonomi dunia, keberanian pemerintah menjadikan laut sebagai fondasi pertumbuhan baru menjadi sinyal positif bahwa Indonesia sedang bergerak menuju negara maritim yang kuat, mandiri, dan sejahtera.(*)
