Ekonomi Indonesia masih bergerak di jalur positif meski pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 dan kemudian diperpanjang hingga 25 Juli 2021.
Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka pada 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap. Pemerintah menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali, serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah mengalo kasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 triliun, berupa bantuan tu nai, bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. Pemerintah juga akan te rus membagikan paket obat gratis untuk orang tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket.
Dampak PPKM Darurat terhadap pe r ekonomian diperkirakan tidak lebih da lam jika dibandingkan dengan dampak PSBB tahun 2020, karena beberapa sektor esensial diperbolehkan untuk beroperasi dengan protokol kesehatan. Selain itu, akselerasi program vaksinasi dan penguatan kapasitas pengujian, pelacakan dan perawatan diharapkan akan membantu untuk melandaikan kasus harian, serta menekan kasus aktif Covid-19. Pemerintah melakukan pergeseran (refocusing) anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) dan memperkuat APBN untuk me respons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian.
Anggaran PC-PEN dinaikkan dari semula Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun. Pe ningkatan anggaran itu sejalan dengan meningkatnya kebutuhan da na untuk menangani lonjakan kasus Co vid-19. Apabila pemerintah dapat melandaikan kasus harian Covid-19 nasional selama masa PPKM Darurat maka pemulihan ekonomi diperkirakan akan lebih cepat terealisasi. Peningkatan anggaran ini utamanya diperuntukkan bagi bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Anggaran kesehatan dinaikkan menjadi Rp 214,95 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 172 triliun.
